Suara.com -
Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menolak Omnibus Law - UU Cipta Kerja telah tiba di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (20/10/2020).
Mereka tiba di lokasi sekitar pukul 12.00 WIB.
Pantauan Suara.com, pendemo yang mencapai ratusan orang itu datang dari arah Medan Medeka Selatan. Terpantau ada satu mobil komando lengkap dengan pengeras suara digunakan oleh massa untuk berorasi.
Selain itu, massa juga membawa sejumlah papan tuntutan seperti "Tolak Represif Aparat" hingga Piagam Penghargaan Kepada Pemerintah Atas Gagalnya Mengurus Negara".
Karena waktu kedatangan mereka bertepatan dengan salat Zuhur, massa sejenak duduk di jalan raya. Orang yang berada di atas mobil komando kekinian sedang melantunkan adzan.
Sementara itu, kawasan Patung Kuda yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, tampak sudah dijaga oleh aparat kepolisian. Bahkan, akses jalan menuju Istana Negara telah dipasang kawat berduri.
Kepung Istana
Sebanyak lima ribu mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) diprediksi akan kembali melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law - Cipta Kerja ke Istana Negara, Jakarta Pusat, hari ini.
Koordinator Aliansi BEM SI, Remy Hastian menyatakan ribuan mahasiswa ini datang dari seluruh Indonesia dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
"Aksi akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia," kata Remy, Senin (19/10/2020).
Disisi lain, Remy menyampaikan kekecewaan mahasiswa terhadap sikap pemerintah yang terkesan menutup mata dari segala penolakan elemen masyarakat atas disahkannya UU Cipta Kerja. Terlebih, pemerintah justru terkesan pula menantang masyarakat ke pengadilan untuk melayangkan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
"Terlebih lagi sebelumnya Presiden telah meminta MK untuk mendukung UU Cipta Kerja serta revisi terhadap UU MK, hal tersebut memberikan kesan bahwa melakukan judicial review bukan merupakan cara yang efektif," tegasnya.
Remy menjelaskan bahwa demonstrasi ini juga bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan kabinet kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin.
Dalam pelaksanaan aksi, Remy mengaku telah meminta seluruh massa aksi untuk membekali diri dengan masker, face shield, hand sanitizer, dan obat-obatan pribadi sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran pandemi Covid-19.
"Juga mengecam berbagai tindakan represif aparatur negara terhadap seluruh massa aksi," pungkasnya.
TERPOPULER
