"Partisipasi warga menjadi rendah sekali. Pencerahan publik pada kebijakan pemerintah termasuk pembuatan UU juga diabaikan dan dilanggar sebagaimana kita lihat pada UU Minerba dan Omnibus Law. Padahal ada banyak masalah sosial dan politik yang penting, ada banyak hak-hak masyarakat yang berpotensi jadi dilanggar oleh negara," terangnya.
Jokowi Dituding Bungkam Kebebasan Berpendapat, Ini Kata Istana
Rabu, 21 Oktober 2020 | 05:55 WIB

Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
BERITA TERKAIT
FPI Klaim Rizieq Punya Dokumen Rahasia, KSP: Setop Manipulatif
20 Oktober 2020 | 21:57 WIB WIBREKOMENDASI
TERKINI