UU Omnibus Law Disentil, Menkominfo: Kepentingan Berpihak Pada yang Banyak

Rendy Adrikni Sadikin, Hadi Mulyono

Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:50 WIB
UU Omnibus Law Disentil, Menkominfo: Kepentingan Berpihak Pada yang Banyak
Menkominfo Johnny Plate memperkenalkan aplikasi Tracetogether untuk melawan Covid-19 di Jakarta, Kamis (26/3/2020). [Dok Kominfo]

Suara.com - UU Omnibus Law Cipta Kerja yang belum lama ini disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna terus menuai protes dari banyak kalangan.

Kemelut undang-undang ini dibahas pula dalam program acara Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne yang dipandu oleh Karni Ilyas, Selasa (20/10/2020).

Pada kesempatan malam itu, Menkominfo Johnny G. Plate memberi pandangan tentang UU Omnibus Law Cipat Kerja tersebut.

Menurutnya, pembahasan Omnibus Law sudah sangat demokratis dan terbuka. Hanya saja, semua masukan dan kritikan dari banyak pihak belum bisa ditampung seluruhnya.

"Ada pendapat kritis itu masukan yang bagus, presiden sudah perintahkan para menteri di sektor terkait untuk membuat satgas pada saat pembahasan PP sehingga pelibatan publik menjadi lebih intens dan aktif di dalamnya," ujar Johnny dikutip Suara.com.

Menkominfo soal UU Omnibus Law. (YouTube/Indonesia Lawyers Club)
Menkominfo soal UU Omnibus Law. (YouTube/Indonesia Lawyers Club)

"Tetapi tentu, tidak semua yang kita mau bisa diserap. Negara ini negara demokrasi dan kepentingan-kepentingan berpihak pada yang banyak. Ada plus minus dalam negosiasi atau diskusi itu," sambungnya.

Sebelumnya, Johnny menguraikan pendapatnya tentang UU Omnibus Law yang menurutnya sudah sangat tepat untuk dikebut. Sebab, pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi mendesak pengerjaan undang-undang tersebut.

"Saya sebagai pribadi dan menkominfo berterima kasih kepada DPR dan presiden yang akhirnya menyelesaiakan UU Cipatker ini. Setelah memperhatikan dan membacanya, tidak ada uu di dunia ini yang sempurna, ada plus minusnya.
Tapi overall undang-undang ini adalah bagian dari reformasi struktural dalam rangka transformasi sektor ekonomi nasional kita," kata dia.

Ia menambahkan, Omnibus Law akan mendorong kemampuan Indonesia membuka investasi dari mana saja, tidak harus dari luar negeri tapi juga dalam negeri

Oleh sebab itu, kata Johnny, undang-undang tersebut perlu dilihat dari sisi baiknya dan kesampingkan sisi buruknya.

"Lihatlah undang-undang cipta kerja dengan positif thinking untuk kepentingan bangsa dan negara," tutupnya.

Hingga artikel ini dibuat, uraian Johnny G. Plate yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club tersebut mendapat sambutan dari komentar warganet.

"Lihat dulu profile sing ngomong ini. Dia bukan rakyat cuy tapi pengusaha. Ya positif buat mereka yang kaya, yang rakyat semakin sengsara bosss," kata warganet Azrul **** mengungkap siapa Johnny G. Plate.

"Dijelaskan kayak apapun rakyat sudah tak percaya. Ikatanya uu untuk rakyat, rakyat yang mana pak mentri, rakyat minta uu ciptaker dibatalkan!" tulis pemilik akun Dar T***

Video selengkapnya di sini.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Tak Perlu Tunggu 32 Tahun, Ray Rangkuti Ungkap Alasan Rezim Sekarang Lebih Cepat Digoyang

Tak Perlu Tunggu 32 Tahun, Ray Rangkuti Ungkap Alasan Rezim Sekarang Lebih Cepat Digoyang

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 13:50 WIB

Ratusan Aktivis dan Intelektual Gelar Konferensi Republik Soroti Krisis Demokrasi hingga Oligarki

Ratusan Aktivis dan Intelektual Gelar Konferensi Republik Soroti Krisis Demokrasi hingga Oligarki

News | Jum'at, 29 Mei 2026 | 10:00 WIB

'Kemunduran Kronis!' Ahli di MK Bongkar Arus Balik Repolitisasi Militer di Indonesia

'Kemunduran Kronis!' Ahli di MK Bongkar Arus Balik Repolitisasi Militer di Indonesia

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 14:23 WIB

Pakar Sebut Demokrasi RI Cuma 'Ethok-ethok', Alarm The Economist Jadi Peringatan

Pakar Sebut Demokrasi RI Cuma 'Ethok-ethok', Alarm The Economist Jadi Peringatan

News | Sabtu, 23 Mei 2026 | 10:10 WIB

Lepas dari Orde Baru, Indonesia Belum Berani Masuk Rumah Demokrasi

Lepas dari Orde Baru, Indonesia Belum Berani Masuk Rumah Demokrasi

News | Sabtu, 23 Mei 2026 | 10:51 WIB

Alarm Bahaya Militerisme: Ruang Demokrasi Menyempit, Ekonomi Kian Terancam

Alarm Bahaya Militerisme: Ruang Demokrasi Menyempit, Ekonomi Kian Terancam

News | Jum'at, 22 Mei 2026 | 08:29 WIB

28 Tahun Reformasi, Massa Aksi Kamisan Tuntut Penuntasan Pelanggaran HAM

28 Tahun Reformasi, Massa Aksi Kamisan Tuntut Penuntasan Pelanggaran HAM

Foto | Kamis, 21 Mei 2026 | 19:17 WIB

Prabowo ke PDIP: Alangkah Manisnya Kalau Semua Partai di Pemerintah

Prabowo ke PDIP: Alangkah Manisnya Kalau Semua Partai di Pemerintah

News | Rabu, 20 Mei 2026 | 15:13 WIB

Presiden Akan Hadir di Rapat Paripurna, Andreas Hugo Pareira: Ada Situasi Khusus

Presiden Akan Hadir di Rapat Paripurna, Andreas Hugo Pareira: Ada Situasi Khusus

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 10:00 WIB

Paradoks Demokrasi: Mengapa Pemimpin Militer Berisiko bagi Indonesia?

Paradoks Demokrasi: Mengapa Pemimpin Militer Berisiko bagi Indonesia?

Your Say | Senin, 18 Mei 2026 | 13:21 WIB

Terkini

Hapus Jejak Palestina! Amnesty Ungkap Pembersihan Etnis Terstruktur oleh Militer Israel

Hapus Jejak Palestina! Amnesty Ungkap Pembersihan Etnis Terstruktur oleh Militer Israel

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 18:49 WIB

Mahasiswa UI, IPB, hingga Pancasila Bersatu di Depok, Susun Tuntutan untuk Pemerintah

Mahasiswa UI, IPB, hingga Pancasila Bersatu di Depok, Susun Tuntutan untuk Pemerintah

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 18:40 WIB

Tangkis Isu Anti-Asing, Prabowo: Investor Antre Masuk, Hanya yang 'Liar' Tak Suka Aturan!

Tangkis Isu Anti-Asing, Prabowo: Investor Antre Masuk, Hanya yang 'Liar' Tak Suka Aturan!

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 18:32 WIB

Mimpi Jadi Nyata! UU Polri Baru Buka Pintu bagi Disabilitas Masuk Polisi

Mimpi Jadi Nyata! UU Polri Baru Buka Pintu bagi Disabilitas Masuk Polisi

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 18:04 WIB

Bocah 6 Tahun Diduga Dibully hingga Kesetrum Tiang Listrik di Taman Kramat Pulo

Bocah 6 Tahun Diduga Dibully hingga Kesetrum Tiang Listrik di Taman Kramat Pulo

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 17:47 WIB

Jangan Cuma Naikkan Harga! Publik Tagih Transparansi Komponen Pembentuk Harga Pertamax

Jangan Cuma Naikkan Harga! Publik Tagih Transparansi Komponen Pembentuk Harga Pertamax

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 17:47 WIB

MBG Watch 'Segel' Kantor Badan Gizi Nasional, Tuntut Moratorium dan Audit Total

MBG Watch 'Segel' Kantor Badan Gizi Nasional, Tuntut Moratorium dan Audit Total

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41 WIB

Harga Pertamax Meroket, Media Asing: Tekanan Makin Berat Buat Rakyat Indonesia

Harga Pertamax Meroket, Media Asing: Tekanan Makin Berat Buat Rakyat Indonesia

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 17:36 WIB

Program Dokter Spesialis Keliling Kawal Sukses CKG di Jateng

Program Dokter Spesialis Keliling Kawal Sukses CKG di Jateng

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 17:31 WIB

Main Mata Audit Smart TV! KPK OTT 5 ASN BPK Pengembangan Kasus Bupati Muara Enim

Main Mata Audit Smart TV! KPK OTT 5 ASN BPK Pengembangan Kasus Bupati Muara Enim

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 17:30 WIB