Suara.com - Intelektual muslim Nadhlatur Ulama (NU) Ulil Abshar Abdalla mengomentari kabar terkait Presiden Jokowi yang mengingatkan para menteri soal buruknya komunikasi publik.
Pria yang kerap disapa Gus Ulil ini menyinggung tindakan Presiden Jokowi beberapa waktu silam, saat buruh, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya turun ke jalan memprotes UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Diketahui bahwa saat aksi unjuk rasa terjadi, Presiden Jokowi kedapatan tengah melakukan kunjungan kerja di Kalimatan Tengah.
Selama di Kalimantan Tengah, Presiden Jokowi mengunjungi beberapa tempat. Salah satunya adalah kawasan lumbung bangan yang sedang dikembangkan, berikut tanaman padi, keramba ikan, serta peternakan bebek yang di Kecamatan Pandih Batu.
Menurut Ulil Abshar Abdalla, tindakan Presiden Jokowi tersebut lah yang justru memperlihatkan bahwa komunikasi publik pemerintah saat ini buruk.
"Pak Jokowi, nyuwun sewu, njenengan pergi ke Kalteng (Kalimantan Tengah) dan bertemu bebek di sana pada saat buruh dan mahasiswa protes di Ibu Kota, itu juga komunikasi yang buruk. Teramat buruk malahan, menurut saya," ungkap Gus Ulit.
Lebih lanjut lagi, Ulil Abshar Abdalla nampak meledek Presiden Jokowi yang malah memilih meninjau peternakan bebek.
Pasalnya, Ulil Abshar Abdalla sendiri merasa buruh yang melakukan demonstrasi lebih penting untuk didengar aspirasinya.
"Apakah bebek lebih berharga ketimbang buruh?" tandasnya keras.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur jajarannya lantaran komunikasi publik yang kurang baik terkait penyampaian UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
"Khusus dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan presiden juga sangat tahu. Kami semuanya ditegur oleh presiden bahwa komunikasi publik kita sangat jelek. Untuk itu ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari presiden kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik," ujar Moelodko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2020).
Pernyataan Moeldoko soal komunikasi publik yang dinilai Presiden Jokowi terkait substansi UU Cipta Kerja kurang sehingga menimbulkan gelombang protes.
Lebih lanjut lagi, Moeldoko memahami era teknologi yang berkembang membuat jajaran pemerintah terkadang kewalahan menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks yang di media sosial.
Namun, kata Moeldoko, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan pemerintah karena buruknya komunikasi publik terkait UU Cipta Kerja.
"Di situlah kita kadang-kadang kewalahan menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks. Tetapi itu bukan sebuah alasan kami untuk tidak berkomunikasi dengan baik. Kami selalu membenahi diri kita selalu ingin memperbaiki diri," ucap dia.
TERPOPULER
