Ketua PBNU Soroti UU Ciptaker, Jadi Petaka Bagi Pendidikan hingga Pekerja

Agung Sandy Lesmana

Jum'at, 23 Oktober 2020 | 13:42 WIB
Ketua PBNU Soroti UU Ciptaker, Jadi Petaka Bagi Pendidikan hingga Pekerja
Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj. [Suara.com/Dian Rosmala]

Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengungkapkan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja punya banyak masalah.

Dengan adanya UU sapu jagat itu, juga mengakibatkan potensi liberalisasi pendidikan, liberalisasi pasar kerja, hingga mereduksi hak-hak dasar para pekerja.

Said Aqil pun menyoroti Pasal 26 poin K dalam UU Cipta Kerja yang berpotensi menciptakan liberalisasi pendidikan itu. Di dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa entitas pendidikan dimasukkan sebagai sebuah kegiatan usaha.

Menurut paparan Said Aqil yang disampaikan melalui Youtube NU Channel, adanya permasalah itu bisa berpotensi melahirkan pendidikan yang disulap sebagai sebuah entitas untuk sekadar mencari nilai komersil.

Terkait hal tersebut, Said Aqil menegaskan, bahwa lembaga pendidikan bukanlah sebuah perusahaan.

“Problematika ini seharusnya bisa diselesaikan secara terbuka,” kata Said Aqil seperti dikutip dari Terkini.id--media jaringan Suara.com, Jumat (23/10/2020).

“Karena itu, seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat dan berpijak pada kemaslahatan publik. Selama ini tidak dilaksanakan seperti itu," imbuhnya.

Organisasi keagamaan seperti PBNU dan Muhammadiyah misalnya, kata Said, tak pernah diajak berdialog oleh pemerintah dan DPR dalam setiap pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Tidak ada dialog menampung aspirasi dari masyarakat. Misalnya PBNU dan Muhammadiyah, itu tak terjadi,” ujar Said.

baca juga

Padahal, menurut Said, pembuatan peraturan perundang-undangan yang ideal seharusnya melibatkan partisipasi publik secara aktif.

Namun, Said Aqil menambahkan sejak pembahasan hingga pengesahan UU Cipta Kerja pemerintah dan DPR RI tak pernah melibatkan masyarakat.

Lebih lanjut, Said Aqil menegaskan PBNU tetap menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan pemerintah dan DPR.

Sebagai bentuk penolakan terhadap UU itu, pihaknya akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia pun mengimbau agar warga NU tak melakukan aksi demonstrasi untuk menolak peraturan tersebut.

Sebab, aksi turun ke jalan dianggap lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

“Saat ini, arah kebijakan yang perlu ditempuh adalah mempertahankan pasal-pasal yang mampu mewujudkan tujuan awal UU Cipta kerja dan koreksi pasal-pasal yang jadi sorotan publik,” kata Said.

Sumber artikel cek disini
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bersaksi di MK, Perempuan Adat Poco Leok Ungkap Tak Dilibatkan di Rencana Geothermal Ulumbu

Bersaksi di MK, Perempuan Adat Poco Leok Ungkap Tak Dilibatkan di Rencana Geothermal Ulumbu

News | Selasa, 20 Oktober 2026 | 15:55 WIB

Gugat UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan Sebut Hukum Masih Pakai Standar Laki-Laki

Gugat UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan Sebut Hukum Masih Pakai Standar Laki-Laki

News | Rabu, 14 Oktober 2026 | 16:32 WIB

Walhi Sentil Ambisi Pemerintah Garap Ratusan PSN: Ini Menguntungkan Siapa?

Walhi Sentil Ambisi Pemerintah Garap Ratusan PSN: Ini Menguntungkan Siapa?

News | Rabu, 14 Oktober 2026 | 16:12 WIB

UU Cipta Kerja Diuji di MK, Komnas Perempuan Minta Hakim Gunakan Analisis Hukum Feminis

UU Cipta Kerja Diuji di MK, Komnas Perempuan Minta Hakim Gunakan Analisis Hukum Feminis

News | Senin, 12 Oktober 2026 | 13:32 WIB

DPR: UU Cipta Kerja Tak Diskriminasi Perempuan dalam Perlindungan Lingkungan Hidup

DPR: UU Cipta Kerja Tak Diskriminasi Perempuan dalam Perlindungan Lingkungan Hidup

News | Senin, 12 Oktober 2026 | 13:15 WIB

Presiden dan DPR Tak Siap Beri Keterangan, Sidang Gugatan UU Cipta Kerja Ditunda

Presiden dan DPR Tak Siap Beri Keterangan, Sidang Gugatan UU Cipta Kerja Ditunda

News | Kamis, 24 September 2026 | 22:08 WIB

Kawal Revisi Aturan Ketenagakerjaan, DPRD DKI Janji Teruskan Suara Buruh ke DPR RI

Kawal Revisi Aturan Ketenagakerjaan, DPRD DKI Janji Teruskan Suara Buruh ke DPR RI

News | Kamis, 10 September 2026 | 22:12 WIB

Buruh Gugat Aturan Cipta Kerja, Desak Pemulihan Hak Pesangon hingga Batasi Outsourcing

Buruh Gugat Aturan Cipta Kerja, Desak Pemulihan Hak Pesangon hingga Batasi Outsourcing

News | Kamis, 10 September 2026 | 15:21 WIB

Gus Kikin Pimpin NU, Ujian Sesungguhnya Dimulai: Rekonsiliasi, Khittah, hingga Kemandirian Ekonomi

Gus Kikin Pimpin NU, Ujian Sesungguhnya Dimulai: Rekonsiliasi, Khittah, hingga Kemandirian Ekonomi

News | Senin, 31 Agustus 2026 | 17:47 WIB

Profil KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin): Silsilah, Karier, dan Gurita Bisnis

Profil KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin): Silsilah, Karier, dan Gurita Bisnis

Bisnis | Senin, 31 Agustus 2026 | 08:54 WIB

Terkini

Prabowo Ingin Negara Kuasai 70 Persen Hasil Tambang, Polri Mulai Data Seluruh IUP

Prabowo Ingin Negara Kuasai 70 Persen Hasil Tambang, Polri Mulai Data Seluruh IUP

News | Selasa, 17 November 2026 | 18:26 WIB

Prabowo Tampil Mencolok dengan Jas Abu-abu di Tengah Barisan Pemimpin Dunia, Disengaja?

Prabowo Tampil Mencolok dengan Jas Abu-abu di Tengah Barisan Pemimpin Dunia, Disengaja?

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 18:21 WIB

Situasi Mendesak, DPR Targetkan RUU Penyadapan Rampung Sebelum Akhir 2026

Situasi Mendesak, DPR Targetkan RUU Penyadapan Rampung Sebelum Akhir 2026

News | Selasa, 17 November 2026 | 18:21 WIB

OJK Ingin Dana Cadangan Pesangon Pekerja Masuk Industri Dapen

OJK Ingin Dana Cadangan Pesangon Pekerja Masuk Industri Dapen

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 18:20 WIB

Skip and Loafer Season 2 Kenalkan Dua Karakter Baru, Tayang April 2027

Skip and Loafer Season 2 Kenalkan Dua Karakter Baru, Tayang April 2027

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 18:20 WIB

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Usul Inisiatif

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Usul Inisiatif

News | Selasa, 17 November 2026 | 18:16 WIB

Sultan Najamudin: DPD RI Kekuatan Representasi Daerah, Bukan Kendaraan Politik

Sultan Najamudin: DPD RI Kekuatan Representasi Daerah, Bukan Kendaraan Politik

News | Selasa, 17 November 2026 | 18:11 WIB

52 Tahun Tragedi Pan Am 812 di Bali: Ban Pesawat Utuh hingga Syal Korban Masih Berserakan

52 Tahun Tragedi Pan Am 812 di Bali: Ban Pesawat Utuh hingga Syal Korban Masih Berserakan

Bali | Selasa, 17 November 2026 | 18:06 WIB

Potret Presiden Prabowo Kenakan Barong Tagalog Saat Gala Dinner KTT ASEAN 2026

Potret Presiden Prabowo Kenakan Barong Tagalog Saat Gala Dinner KTT ASEAN 2026

News | Selasa, 17 November 2026 | 18:05 WIB

Mantan Dirut Pegadaian dan Direktur BRI Kuswiyoto Tutup Usia

Mantan Dirut Pegadaian dan Direktur BRI Kuswiyoto Tutup Usia

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 18:03 WIB

×