Infografis
Banyaknya permintaan yang diajukan warganet tersebut, pihak KBRI Abu Dhabi mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak beropini tanpa dasar.
"KBRI mengimbau semua pihak agar tidak sembarang mengambil kesimpulan, apalagi membuat hoaks berdasarkan cocoklogi yang serampangan," tuturnya.
"Kita harus objektif menilai sesuatu. Silakan riset dan banyak baca tentang kemajuan dan capaian kerja sama bilateral RI-UEA dalam beberapa tahun terakhir."
Mulanya, Koordinator Nasional Jatam Merah Johansyah mengungkap ada dugaan nama jalan Jokowi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sebagai hasil tukar dengan lahan 256 ribu hektar di Kalimantan Timur.
Merah mengungkapkan hal tersebut melalui akun Instagramnya @Merah_Jatamsyah pada Kamis (22/10/2020) kemarin.
"Satu ruas jalan di kawasan bisnis untuk plang nama Jokowi, sementara 256 ribu ha atau empat kali luas Jakarta untuk dinasti Uni Emirat Arab di Kalimantan Timur," ungkap Merah.
Penukaran lahan 256 ribu hektar atau setara empat kali luas Jakarta itu diberikan kepada UEA dalam rangka megaproyek ibu kota Indonesia yang baru.
Merah yang bergelut dalam perlindungan lingkungan hidup menyebut proyek ibu kota baru sendiri telah menenggelamkan mimpi dan harapan generasi mendatang untuk menghirup oksigen dari ekosistem Kalimantan.
"Peragaan bisnis pasca omnibus Cilaka yang melindas buruh dan lingkungan. Menuju omnibus penggadaian selanjutnya berkedok proyek ibukota baru," ujarnya.
Baca Juga: Isu Tukar Lahan di Balik Nama Jalan Jokowi, KBRI Abu Dhabi: Menyesatkan
Merah mengatakan ada sejumlah nama oligarki yang masuk ke dalam pemilik konsesi di Kaltim yakni Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed (MBZ), Masayoshi Son dan Tony Blair. Mereka ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru.
