Jokowi Pimpin Tanpa Beban, Analis: Ini Ada Apa-apanya, Berulangkali Diucap

Suara.com - Presiden Joko Widodo beberapakali mengatakan akan memimpin Indonesia tanpa beban di periode kedua bersama Maruf Amin.

Menurut pandangan peneliti politik dari Political and Public Policy Studies Jerry Massie pernyataan tersebut mengandung makna tertentu.

"Secara narasi ini ada apa-apanya lantaran sudah berulangkali diucapkan. Nah publik menunggu dia tak menanda-tangani UU Omnibus Law Cipta kerja atau membuat perppu," kata Jerry kepada Suara.com, Senin (26/10/2020).

Menurut Jerry bisa jadi juga bahasa lain dari kalimat itu hanya sebuah sikap skeptis dan apriori atau tanpa beban kiasannya secara filosofis justru ada beban dalam kepemimpinan.

"Apakah beliau di bawah tekanan parpol ataukah korporasi, atau kelompok orang kuat lainnya."

Jerry mengatakan saat ini, Jokowi akan diuji atas ucapannya.

"Jangan-jangan publik menilai tak punya beban lagi terhadap rakyat," kata Jerry.

Jerry menambahkan pernyataan Jokowi perlu dijabarkan secara etimologis dan konotasinya apa, begitu pula apa eksistensi, esensi, dan substansinya.

"Barangkali "Jokowi terbeban dengan nasib rakyat," maka saya sangat setuju kalimat ini," kata Jerry.

Menurut Jerry bagaimana mungkin memimpin tanpa beban. Jerry kemudian menyontohkan sikap pemerintah mendukung revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Ini berarti bukan tanpa beban." katanya.

"Selain itu yang disorot juga kala itu ada rencana revisi KUHP, UU Minerba, UU Ketenagakerjaan, UU SDA, UU Pertanahan, dan UU Permasyarakatan."

Menurut catatan Suara.com, momen Jokowi mengatakan tak ada beban, di antaranya disampaikan ketika membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Shangri-La, Jakarta pada 9 Mei 2019. "Lima tahun mendatang, mohon maaf, saya sudah nggak ada beban. Saya sudah nggak bisa nyalon lagi (di pilpres 2024). Jadi apapun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan," kata Jokowi.

Artinya, Jokowi tidak punya beban untuk selalu menjaga ketenaran karena dia sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi pada pemilu periode berikutnya.