REGIONAL:
Suara.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari ini, Senin (26/10/2020) akan membacakan vonis terhadap terdakwa Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro dalam kasus korupsi PT Jiwasraya (Persero).
"Hari ini, agenda persidangan untuk terdakwa Bentjok (Benny Tcokro), adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim," kata Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono saat dikonfirmasi, Senin.
Namun, belum diketahui secara pasti waktu sidang putusan vonis tersebut. Sebab, menurut Bambang, sidang pembacaan vonis itu baru akan dimulai ketika jaksa penuntut dan tim pengacara terdakwa Benny Tjokro tiba di pengadilan.
"Untuk waktunya tinggal menunggu Penuntut Umum dan Penasehat Hukum nya tiba di PN Jakarta Pusat," ungkap Bambang.
Benny Tjokro sebalumnya dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) hukuman penjara selama seumur hidup.
Jaksa dalam tuntutannya juga meminta terdakwa untuk membayar denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara.
Beny diduga telah terbukti melakukan korupsi dengan tiga mantan pejabat jiwasraya dengan merugikan keuangan negara mencapai Rp 16 triliun.
Jaksa dalam tuntutannya juga meminta kepada majelis hakim agar terdakwa Benny untuk membayar uang pengganti senilai Rp 6.078.500.000.000.
Benny diyakini jaksa melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Jaksa menyatakan Benny bersama Direktur Utama PT. Trada Alam Minera, Heru Hidayat telah bekerja sama dalam korupsi Jiwasraya. Mereka juga telah mengendalikan saham dengan cara tidak wajar.
"Terdakwa Heru bersama saudara Benny Tjokro melakukan kesepakatan dengan menjual membeli saham untuk menaikan harga saham-saham tertentu seperti SMRU, IKP, Tram, MRYX dengan mengendalikan saham dikendalikan oleh orang Heru Hidayat dan Benny Tjokro sehingga harga saham mengalami kenaikan seolah-olah sesuai permintaan saham yang wajar, padahal diatur pihak-pihak tertentu. Setelah saham-saham itu naik secara tak wajar, kemudian Benny Tjokro dan Heru Hidayat menjual saham itu ke PT AJS (Asuransi Jiwasraya)," ujar Jaksa.
Jaksa menyebutkan negara merugi Rp 16 triliun atas pengendalian saham yang dilakukan Benny Tjokro dan kawan-kawan dan tiga mantan petinggi Jiwasraya.
"Sehingga ditemukan kerugian negara terhadap investasi saham sejumlah Rp 4.650.283.375.000, dan kerugian negara atas investasi reksa dana senilai Rp 12,157 triliun, sehingga total kerugian negara secara keseluruhan 16.807.283.375.000,00 triliun," tutur jaksa.
Jaksa juga menerapkan kepada terdakwa Benny Tjorko dan Heru terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Benny dan Heru diyakini menyembunyikan hartanya dengan membeli aset.
Tindakan pencucian uang yang dilakukan keduanya itu disamarkan dengan membeli tanah hingga jual beli saham.
Benny dan Heru disebut melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
TERPOPULER
