Suara.com - Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraski PKS, Bukhori Yusuf memandang Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai produk cacat. Hal itu tidak terlepas dari kesalahan yang masih ditemukan pada naskah resmi berjumlah 1.187 halaman.
Selain kesalahan, kata Bukhori, macam-macam bentuk ubahan mulai dari di tangan DPR hingha dikirim ke pemerintah menambah kecatatan produk undang-undang tersebut. Ia mempertanyakan mengapa kemudian pemerintah memaksakan produk UU Cipta Kerja yang cacat diteken.
"Sebelumnya, Kemensetneg secara sepihak telah mengubah UU yang semestinya sudah tidak boleh diubah karena bukan kewenangannya. Lalu, apa UU ini akan diubah lagi setelah diteken? Tidak semestinya barang cacat diberikan untuk rakyat, bukan?" kata Bukhori dalam keterangannya, Selasa (3/11/2020).
Bukhori mengatakan proses UU Cipta Kerja tidak lepas dari unsur gegabah. Mengingat, masih ditemukannya kejanggalan di dalam UU yang kadung diteken Jokowi tersebut.
Ia menjelaskan salah sagu kejanggalan terdapar di halaman 6 UU Cipta Kerja pada Pasal 6. Di mana semestinya merujuk pada Pasal 5 ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam redaksionalnya.
"Namun, rujukan sebagaimana dimaksud di Pasal 6 tidak ada karena di Pasal 5 tidak memiliki ayat sama sekali. Lantas, maksudnya merujuk ke mana?" tanya Bukhori.
Pasal Janggal
Fraksi PKS DPR RI menemukan sejumlah kejanggalan dalam naskah Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja berjumlah 1.187 halaman yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo pada Senin (2/11/2020). Salah satu temuan mereke disampaikan melalui akun Twitter @FPKSDPRRI.
Dalam cuitannya, naskah yang baru diunduh pada malam hari dan dibaca waktu subuh itu sudah ditemukan kejanggalan. Fraksi PKS mempertanyakan isi pasal di halaman 6 yang menurutnya tidak terdapat pasal rujukan.
Adapun yang mereka tandakan ialah isi Pasal 6 di Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha.
"DI MALAM HARI UU Cipta Kerja diunduh dari sini https://t.co/qjRM6Ow3P2. SUBUH baca baru sampai halaman 6, kenapa ada pasal rujukan tapi tidak ada ayat. Masa hubungan kita begini terus bang?" tanya akun @FPKSDPRRI seperti dikutip Suara.com, Selasa.
Menanggapi cuitan tersebut, Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto membenarkan fraksinya menemukan sejumlah keselahan di dalam naskah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun ia enggan menyampaikan detail apa saja temuannya lantaran masih dalam proses pemeriksaan oleh Fraksi PKS.
"Ya ada cuma nanti fraksi yang akan sampaikan. Ya, terutama dengan naskah yang sudah ditanda tangan presiden tersebut," kata Mulyanto kepada Suara.com.
TERPOPULER
