Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan Front Pembela Islam (FPI) tidak diakui sebagai organisasi massa (ormas) karena belum mengurus surat keterangan terdaftar (SKT).
Merespons hal tersebut, FPI membantah keras hal tersebut.
Pengacara FPI Aziz Yanuar mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan seluruh persyaratan perpanjangan SKT pada 2019 atau tepat sebelum masa berlaku per lima tahun berakhir.
"Sudah semua sudah ada kok tinggal mereka mau ngeluarin atau enggak," kata Aziz saat dikonfirmasi Suara.com, Sabtu (21/11/2020).
Aziz menjelaskan, FPI kerap taat pada aturan yang ditetapkan pemerintah terkait SKT tersebut. Selama 20 tahun, FPI terus memperpanjang SKT tersebut.
Tetapi, persyaratan yang sudah diajukan kepada Kemendagri itu tidak kunjung menghasilkan SKT terbaru. Ia pun menganggap Kemendagri dan kementerian lainnya saling lempar tanggung jawab.
"Sudah semua, sudah kita masukin rekomendasi Kemenag ke Kemendagri sudah semua, mereka lempar-lemparan saja itu," tuturnya.
Sebelumnya, FPI disebut tidak terdaftar sebagai organisasi massa (ormas) di Kemendagri. Karena itu, keberadaan FPI pun tidak diakui.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan menjelaskan setiap ormas itu harus mengurus ulang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) per lima tahun sekali. FPI sendiri sudah melakukannya hingga tingga kali.
Baca Juga: Sejak 2019 Lalu, FPI Tidak Tercatat Sebagai Ormas Islam di Indonesia
"Yang SKT terakhir itu masa berlakunya habis 20 Juni 2019," jelas Benny saat dihubungi, Sabtu (21/11/2020).
Setelah SKTnya berakhir, FPI dikatakan belum mengajukan perpanjangannya lagi.
Benny mengatakan pihak FPI masih memiliki keinginan untuk memperpanjang SKT. Akan tetapi, masih ada persyaratan yang belum dipenuhi dalam proses tersebut.
Menurutnya, ada satu persyaratan yang tersisa yakni soal AD/ART. Biasanya setiap organisasi itu menyusun AD/ART dalam musyawarah nasional. Namun, FPI belum melangsungkannya.
Jika SKT tidak diperpanjang, Benny menuturkan maka ormas tersebut tidak diakui karena sifatnya tidak terdaftar secara resmi.
"Tidak terdaftar tidak diakui sebagai ormas yang mengikuti aturan. Kalau tidak terdaftar tidak ada seharusnya tidak diakui."
