Suara.com - Permintaan maaf Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut merupakan sikap yang benar. Sebab, tindakan penerimaan suap yang dilakukan Edhy dianggap telah mencoreng nama baik pemerintah.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menganggap sudah seharusnya Edhy meminta maaf kepada Jokowi karena telah menyalahgunakan amanah yang diberikan.
"Ya saya kira permintaan maaf itu suatu sikap yang benar, enggak ada kesalahan dia minta maaf kepada pimpinan yang sudah memberikan amanah. Amanah itu kemudian diselewengkan sudah sewajarnya (Edhy) meminta maaf," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Kamis (26/11/2020).
Donny menuturkan, bukan perkara menyampaikan permintaan maaf, namun soal penegakkan hukum dalam kasus ini. Artinya kata Donny, siapapun yang bersalah harus bertanggungjawab di hadapan hukum dan mengikuti proses hukum yang berlaku.
"Tapi sekali lagi, ini bukan soal maaf, ini soal penegakkan hukum. Di mana, yang bersalah bertanggung jawab di muka hukum artinya bertanggung jawab di mata hukum untuk mengikuti proses hukum yang berlaku," katanya.
Edhy Prabowo sebelumnya menyatakan permintan maaf kepada Presiden Joko Widodo, menyusul penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Kepada Jokowi, Edhy merasa telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh kepala negara.
Pertama saya minta maaf kepada bapak Presiden, saya telah mengkhianati kepercayaan beliau," kata Edhy Prabowo di KPK, Kamis (26/11/2020) dini hari.
Permintaan maaf juga disampaikan Edhy kepada Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan kepada orang tuannya.
Baca Juga: Beredar Daftar 61 Perusahaan yang Dapat Izin Ekspor Benih Lobster
"Minta maaf ke Prabowo yang sudah mengajarkan banyak hal. Saya mohon maaf kepada ibu saya karena saya yakin hari ini nonton di tv juga sepuh ini semoga masih kuat, dan saya masih kuat, terhadap apa yang yang terjadi," kata dia.