alexametrics

Kasus Edhy "Lobster," KPK: Jangan Kita Diajak Masuk ke Dalam Ranah Politik

Siswanto | Bagaskara Isdiansyah
Kasus Edhy "Lobster," KPK: Jangan Kita Diajak Masuk ke Dalam Ranah Politik
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (26/11/2020). [ANTARA FOTO/ Reno Esnir]

KPK fokus pada perbuatan dalam menilai korupsi.

Suara.com - "Kasus yang terjadi di KKP tentu adalah tindak pidana korupsi murni, nggak ada kaitannya dengan politik. Jadi jangan kita diajak masuk ke dalam ranah politik."

KKP kepanjangannya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengatakan itu di kantornya, Sabtu (28/11/2020), menanggapi opini miring setelah KPK menangkap mantan menteri dan politikus Partai Gerindra Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.

"Kalau pun ada orang-orang yang terlibat dan dia merupakan pengurus partai tapi terkait kasus tindak pidana adalah berlaku orang perorang. Karena sesungguhnya konsep hukum barang siapa itu adalah setiap orang."

KPK fokus pada perbuatan dalam menilai korupsi.

Baca Juga: Respons Luhut Soal Kasus Edhy "Lobster," Firli: Ibarat Obat, Pas Adonannya

"Kalau betul ada perbuatan yang dilakukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur sengaja atau lalai. Selanjutnya apakah memenuhi syarat sifat melawan hukum jadi kita fokus kepada perbuatan."

"Karena nggak ada peristiwa pidana tanpa ada perbuatan dan tidak ada perbutan tanpa orang," Firli menambahkan.

Edhy Prabowo ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta ketika baru tiba dari Amerika Serikat, Rabu (25/11/2020), dini hari.

Edhy bersama tujuh orang lainnya kemudian ditetapkan menjadi tersangka.

Partai Gerindra minta maaf ke Presiden dan Wapres

Baca Juga: Luhut: Permen Lobster Buatan Tersangka Korupsi Edhy Prabowo Tidak Salah

Setelah ditangkap KPK, Edhy mundur dari jabatan menteri dan wakil ketua umum Partai Gerindra. Dia minta maaf kepada masyarakat atas perbuatannya.

Atas perbuatan Edhy, Partai Gerindra secara resmi meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kepada yang terhormat Presiden RI Jokowi, yang terhormat Wapres Maruf Amin, serta seluruh Kabinet Indonesia Maju, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesarnya atas kejadian ini. Kami percaya sepenuhnya kejadian ini tidak akan mengganggu proses pemerintahan Jokowi-Maruf," kata Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, Jumat, 27 November 2020. 

"Kami berharap seluruh kegiatan pemerintahann tetap berjalan sebagaimana biasa. Pelayanan terhadap masyarakat, pembangunan seperti arahan presiden tetap berjalan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya."

Gerindra juga meminta maaf kepada masyarakat, terutama bergerak di bidang kelautan dan perikanan.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini, terutama kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Kami menjadikan peritiwa ini sebagai pembelajaran yang berharga bagi kami untuk mengelola setiap kepercayaan yang diberikan oleh kami," kata Muzani.

Komentar