Kasus Edhy "Lobster," KPK: Jangan Kita Diajak Masuk ke Dalam Ranah Politik

Siswanto, Bagaskara Isdiansyah

Sabtu, 28 November 2020 | 18:40 WIB
Kasus Edhy "Lobster," KPK: Jangan Kita Diajak Masuk ke Dalam Ranah Politik
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (26/11/2020). [ANTARA FOTO/ Reno Esnir]

Suara.com - "Kasus yang terjadi di KKP tentu adalah tindak pidana korupsi murni, nggak ada kaitannya dengan politik. Jadi jangan kita diajak masuk ke dalam ranah politik."

KKP kepanjangannya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengatakan itu di kantornya, Sabtu (28/11/2020), menanggapi opini miring setelah KPK menangkap mantan menteri dan politikus Partai Gerindra Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.

"Kalau pun ada orang-orang yang terlibat dan dia merupakan pengurus partai tapi terkait kasus tindak pidana adalah berlaku orang perorang. Karena sesungguhnya konsep hukum barang siapa itu adalah setiap orang."

KPK fokus pada perbuatan dalam menilai korupsi.

"Kalau betul ada perbuatan yang dilakukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur sengaja atau lalai. Selanjutnya apakah memenuhi syarat sifat melawan hukum jadi kita fokus kepada perbuatan."

"Karena nggak ada peristiwa pidana tanpa ada perbuatan dan tidak ada perbutan tanpa orang," Firli menambahkan.

Edhy Prabowo ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta ketika baru tiba dari Amerika Serikat, Rabu (25/11/2020), dini hari.

Edhy bersama tujuh orang lainnya kemudian ditetapkan menjadi tersangka.

Partai Gerindra minta maaf ke Presiden dan Wapres

baca juga

Setelah ditangkap KPK, Edhy mundur dari jabatan menteri dan wakil ketua umum Partai Gerindra. Dia minta maaf kepada masyarakat atas perbuatannya.

Atas perbuatan Edhy, Partai Gerindra secara resmi meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kepada yang terhormat Presiden RI Jokowi, yang terhormat Wapres Maruf Amin, serta seluruh Kabinet Indonesia Maju, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesarnya atas kejadian ini. Kami percaya sepenuhnya kejadian ini tidak akan mengganggu proses pemerintahan Jokowi-Maruf," kata Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, Jumat, 27 November 2020. 

"Kami berharap seluruh kegiatan pemerintahann tetap berjalan sebagaimana biasa. Pelayanan terhadap masyarakat, pembangunan seperti arahan presiden tetap berjalan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya."

Gerindra juga meminta maaf kepada masyarakat, terutama bergerak di bidang kelautan dan perikanan.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini, terutama kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Kami menjadikan peritiwa ini sebagai pembelajaran yang berharga bagi kami untuk mengelola setiap kepercayaan yang diberikan oleh kami," kata Muzani.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Terkini

Kondisi Korsospol BEM UI Hafidz Hernanda Disebut Membaik, Wajah Masih Memar

Kondisi Korsospol BEM UI Hafidz Hernanda Disebut Membaik, Wajah Masih Memar

News | Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:48 WIB

RI Kejar Tanda Tangan Dagang dengan Uni Eropa, Target Berlaku 2027

RI Kejar Tanda Tangan Dagang dengan Uni Eropa, Target Berlaku 2027

Bisnis | Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:48 WIB

Cara Cast Layar HP Android ke Smart TV Tanpa Aplikasi Tambahan, Mudah dan Gratis

Cara Cast Layar HP Android ke Smart TV Tanpa Aplikasi Tambahan, Mudah dan Gratis

Tekno | Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:45 WIB

Gen Z dan Milenial Makin Rajin Jaga Kesehatan, Tidur hingga Kesehatan Mental Jadi Prioritas

Gen Z dan Milenial Makin Rajin Jaga Kesehatan, Tidur hingga Kesehatan Mental Jadi Prioritas

Lifestyle | Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:44 WIB

Ledakan di Pakuwon City Surabaya, Puluhan Bangunan dan Kendaraan Rusak

Ledakan di Pakuwon City Surabaya, Puluhan Bangunan dan Kendaraan Rusak

Foto | Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:44 WIB

Bukan Cuma Pantai! Ini 3 Aktivitas Seru di Tanjung Lesung, Ada Skydiving hingga Konservasi Penyu

Bukan Cuma Pantai! Ini 3 Aktivitas Seru di Tanjung Lesung, Ada Skydiving hingga Konservasi Penyu

Lifestyle | Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:40 WIB

Geo Dipa Mau Terbitkan Obligasi Hijau demi Pendanaan, Ogah lewat IPO

Geo Dipa Mau Terbitkan Obligasi Hijau demi Pendanaan, Ogah lewat IPO

Bisnis | Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:36 WIB

Dari Merawat Diri hingga Menjaga Kesehatan Mental, Self-Care Kini Makin Dekat dengan Wellness

Dari Merawat Diri hingga Menjaga Kesehatan Mental, Self-Care Kini Makin Dekat dengan Wellness

Lifestyle | Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:34 WIB

Harga Motor Honda Oktober 2026 Terbaru: BeAT Mulai Rp 19 Jutaan, Cek Lini Matic hingga EV

Harga Motor Honda Oktober 2026 Terbaru: BeAT Mulai Rp 19 Jutaan, Cek Lini Matic hingga EV

Otomotif | Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:34 WIB

Seni Perlawanan di JABFest 2026: Lomba Mewarnai Jadi Cara Lawan Impunitas

Seni Perlawanan di JABFest 2026: Lomba Mewarnai Jadi Cara Lawan Impunitas

Your Say | Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:34 WIB

×