REGIONAL:
Pengalaman Sri Lanka ini memunculkan spekulasi bahwa China sengaja merencanakan diplomasi perangkap utang melalui pembebanan kredit yang berlebihan dengan dugaan berniat untuk mengeksploitasi ekonomi dari negara pengutang.
Persyaratan pinjaman dari China untuk proyek BRI juga menjadi pertanyaan bagi para ahli ekonomi. Pasalnya, pencairan pinjaman untuk setiap proyek BRI mewajibkan negara mitra untuk membeli 70% bahan baku dan mempekerjakan para pekerja China. Kebijakan yang lebih memihak pada investor China ini tentunya akan semakin memberatkan pelaku industri lokal.
Selain itu, perjanjian antara kedua negara yang mendorong penggunaan mata uang China dan Indonesia dalam transaksi luar negeri China dan Indonesia juga akan mendatangkan risiko besar bagi Indonesia.
Salah satu alasan mengapa kesepakatan tersebut dapat berakibat negatif pada kestabilan ekonomi Indonesia adalah karena China sering mendevaluasi mata uangnya. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan devaluasi dilakukan oleh Cina dengan tujuan melindungi ekonominya. Pada 2019, misalnya, China mendevaluasi Yuan untuk membuat barang-barang produksi China lebih murah akibat dampak negarif dari perang dagang dengan Amerika Serikat.
Ketika Yuan didevaluasi, produk China akan menjadi lebih murah dan kompetitif di pasar internasional. Jika Indonesia mulai intensif menggunakan Yuan sebagai konsekuensi atas perjanjian di atas, barang impor dari China bisa membanjiri pasar lokal karena harganya yang murah dan ini dapat menghantam pasar domestik.
Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia juga sudah memperingatkan dampak negatif terhadap semakin bergantungnya Indonesia terhadap Cina. Dia mengatakan bahwa penurunan 1% dalam pertumbuhan ekonomi China akan turut membawa penurunan sebesar 0,3% bagi Indonesia.
Implikasi Politik
Terlepas dari implikasi ekonomi, ketergantungan Indonesia yang semakin meningkat pada China juga akan mengakibatkan dampak politik yang serius pula. Sebagai contoh, kondisi tersebut dapat menyebabkan Indonesia kesulitan untuk memberikan perlawanan yang tegas atas China yang semakin agresif di Laut China Selatan.
Dilaporkan bahwa kapal-kapal penangkap ikan dari China sering masuk tanpa izin ke wilayah Indonesia di Laut China Selatan.
Namun, ketergantungan Indonesia pada China dapat menghalangi pemerintah untuk bertindak tegas karena pemerintah enggan kehilangan mitra dagang dan salah satu sumber investasi terbesar negeri ini.
Pada sisi lain, hubungan China dan Indonesia yang semakin intensif ini juga telah meningkatkan sentimen anti-China di Indonesia. Isu ini sesungguhnya telah mengakar kuat di negara ini sejak abad ke-19.
Secara historis, diskriminasi sosial yang dialami oleh penduduk Indonesia keturunan China bersumber dari rasa kecemburuan masyarakat pribumi atas kesuksesan dan kekayaan bisnis golongan masyarakat yang dianggap sebagai pendatang.
Sampai akhirnya kemudian pemerintahan Orde Baru pada akhir 1960-an memanfaatkan isu ini secara politis dengan tujuan untuk sepenuhnya menghapuskan pengaruh komunis di Indonesia. Namun demikian, konflik ini belum selesai.
Meningkatnya pengaruh China ke Indonesia dikhawatirkan akan semakin menyulut sentimen anti-Cina.
Penduduk lokal memiliki ketakutan bahwa pekerja China yang datang akibat dari perjanjian di atas akan mengambil pekerjaan mereka. Kekhawatiran tersebut memicu berbagai protes di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang menjadi lokasi proyek-proyek yang didanai China.
Sentimen anti-China ini tidak bisa dianggap sebelah mata saja. Pasalnya, salah satu kelompok teroris ISIS di Indonesia terus meluncurkan kampanye anti-China di media sosial mereka selama pandemi.
Pada saat yang sama, ketergantungan Indonesia pada China dapat menjadi bumerang karena berpotensi melukai prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang selalu menekankan netralitas dalam menerapkan kebijakan luar negerinya. Hal ini juga berpotensi menodai reputasi bangsa Indonesia dalam politik global karena tidak melaksanakan prinsip yang dianutnya.
Apa yang harus dilakukan selanjutnya?
Indonesia harus mengurangi ketergantungannya pada China. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan diversifikasi kerja sama internasional.
Negara-negara Teluk yang kaya akan sumber minyak dunia bisa menjadi alternatif pilihan yang baik, terutama karena mereka juga telah lama mengincar untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Indonesia sebagai pengejawantahan kebijakan mereka yang diberi nama Look-East Policy.
Pada saat yang sama, pemerintah pun perlu memastikan bahwa keikutsertaan Indonesia pada proyek BRI China tidak mengalami kerugian seperti yang terjadi pada Sri Lanka.
Salah satu strategi untuk menghindari kemungkinan jebakan utang adalah dengan menegosiasi ulang dengan Cina mengenai syarat dan ketentuan proyek-proyek pembangunan infrastruktur tersebut.
Pemerintah Indonesia harus belajar dari Malaysia mengenai hal ini. Setelah dihadapkan pada pilihan untuk menegoisasi ulang atau membayar biaya penghentian proyek sekitar US$ 5,3 miliar, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, memutuskan untuk bernegoisasi dengan Beijing.
Pada akhirnya, Malaysia sukses membuat perjanjian ulang dengan total nilai biaya proyek yang dikurangi. Walau Malaysia masih perlu mengambil pinjaman dari bank China untuk mendanai proyek tersebut, tapi jumlahnya berkurang dari kesepakatan awal.
Pemerintah harus menyadari bahwa China sesungguhnya lebih membutuhkan Indonesia daripada sebaliknya. Hal ini karena Indonesia memegang posisi kunci yang sangat strategis dalam implementasi BRI. Proyek ambisius milik Cina tersebut harus melewati wilayah maritim Indonesia dan China tidak dapat merampungkan proyek tersebut tanpa melibatkan Indonesia.
Artikel ini sebelumnya tayang di The Conversation.
TERPOPULER
