REGIONAL:
Suara.com - Sejumlah anggota fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta belakangan ketahuan mendukung rencana kenaikan gaji dan tunjangan DPRD tahun 2021. Padahal fraksi PSI hingga tingkat DPW sudah menyatakan menolak pengajuan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) itu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan pernyataan anggota fraksi PSI yang mendukung kenaikan RKT bukan pandangan partai. Ia menyatakan sikap partainya sudah jelas saat menyampaikan pemandangan fraksi terhadap RAPBD 2021 dalam rapat paripurna pekan lalu.
"Kuncinya ada di rapat internal menuju pandangan umum rapat paripurna. Kalau ditanya sikap partai apa sih? Ya di pandangan umum fraksi," ujar Victor dalam diskusi virtual, Kamis (3/12/2020).
Karena itu Victor tak mau ambil pusing dengan pernyataan anggotanya di luar pandangan fraksi. Sebab acuan partainya bukan berasal dari curhat individu tiap anggota.
"Kalau anggota kita pernah keceplosan ngomong apa di sana di sini, kita kembalikan lagi, pandangan umum fraksinya apa? Kalau tidak bunyi di pandangan umum, itu bukan sikap partai," jelasnya.
Anggota fraksi PSI August Hamanongan juga menyatakan tak ada perpecahan dalam partainya dalam menyikapi kenaikan RKT. Ia menyebut semuanya sudah sepakat menolak rencana tersebut.
"Kalaupun media mendengar ada anggota fraksi yang ikut rapat pansus, itu hal yang wajar karena itu perwakilan dari fraksi PSI untuk mengikuti tahapan pansus. Bukan berarti menyetujui kenaikan pendapatan," pungkasnya.
Sebelumnya, terjadi perpecahan pendapat dalam kubu internal PSI sendiri dalam menolak RKT ini. Fraksi PSI ternyata tidak sepenuhnya menentang anggaran yang diajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 itu.
Hal ini terlihat dalam video yang beredar di sosial media. Terlihat dalam rapat DPRD di kawasan Puncak, Bogor, Anggota fraksi PSI Viani Limardi dan William Aditya Sarana menyatakan sebenarnya fraksi PSI tak menolak RKT itu.
Viani dalam video itu mengatakan sangat terpukul dan bahkan merasa dilecehkan dengan sikap yang diambil fraksi menolak kenaikan RKT. Namun ia menyebut sebagai anggota dewan harus menyetujui fraksi.
"Kami juga menyadari bahwa kami tidak bisa berbicara hanya sebagai perorangan, tetapi sebagai satu kesatuan Fraksi, sehingga apapun yang sudah dilakukan atau papaun yang sudah diambil oleh fraksi," ujar Viani dalam video itu yang dikutip Rabu (2/12/2020).
Sementara itu William menyatakan ada penyesatan informasi yang beredar di masyarakat. Sebab anggaran RKT itu bersentuhan langsung dengan kegiatan warga.
"Yang dilakukan itu kan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bukannya ke kantor anggota dewan, itu yang menjadi penyesatan di publik sekarang," tuturnya.
Selain itu, William mengaku dari awal di Komisi A tidak pernah diminta untuk menolak RKT. Namun pada akhirnya menjelang pengesahan, ada perintah dari DPW PSI untuk menolaknya.
"Saya sedari awal di Komisi A tidak diperintahkan apapun. Tiba-tiba di akhir, H-1 sebelum Paripurna ada kebijakan lain. Saya malu ketemu anggota Komisi yang lain. Mau taruh di mana muka saya, satu sisi saya takut dengan partai juga," tuturnya.
Diketahui, berdasarkan dokumen RKT tahun 2021, tiap anggota DPRD akan mendapatkan Rp 8.383.791.000 dari pendapatan langsung, tidak langsung, dan kegiatan. Jika dikalikan dengan total anggota DPRD yang berjumlah Rp 106 orang, maka total anggaran yang harus dikucurkan adalah Rp 888.681.846.000.
Jumlah ini lantas mendapatkan polemik karena fraksi PSI menyatakan menolak rencana ini. Alasannya karena tidak sesuai dengan situasi masyarakat yang sedang susah karena pandemi Covid-19.
TERPOPULER
