Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang kini tersandung kasus suap dana bansos corona.
Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai penunjukkan Muhadjir sudah tepat karena Mensos di bawah koordinasi Kementerian PMK.
"Dari segi struktur ya tepat, kenapa? karena Mensos itu dibawa Menteri PMK. Jadi Mensos dibawah koordinasi dia. Jadi kalau kemudian tugas-tugasnya kewenangannya diambilalih oleh Pak Muhadjir, secara struktur sudah tepat cara koordinatif itu udah tepat yang dilakukan," ujar Ray saat dihubungi Suara.com, Senin (7/12/2020).
Ditanya kemungkinan Muhadjir akan ditunjuk Jokowi sebagai Mensos saat perombakan kabinet, Ray menyebut hal itu bisa saja terjadi.
"Itu sangat mungkin, cuma kalau dari segi kewenangan sih ya beliau (Muhadjir) kan makin mengecil (jabatannya) karena hanya melaksanakan satu kementerian dibanding yang sekarang (sebagai menteri koordinator)," ucap dia.
Namun kata Ray, dari segi kemanfaatan, jaringan dan hubungan masyarakat, jabatan Mensos sangat bergengsi. Sehingga ia menyebut hampir semua partai politik mengincar jabatan Mensos.
"Dari segi hubungan dengan masyarakat dan efeknya kepada masyarakat ya jabatan mensos sangat bergengsi. Hampir semua partai politik menginginkan posisi itu (Mensos). jadi artinya tergantung Pak Muhadjir nya dan tentu hanya presiden," tutur Ray.
Ia berharap Muhadjir bisa menunjukkan keahlian dan kemampuannya untuk memimpin kementerian sosial.
"Dalam waktu ke depan pak Muhadjir bisa memperlihatkan keasliannya kemampuannya keahliannya berada di sini (Mensos). Kalau PMK itu kan memang menteri koordinasi , administratif, mengkoordinasikan ini itu nggak eksekutorial sifatnya.Kalau mensos itu hubungan langsung dengan masyarakat macam-macam lah," kata dia.
Baca Juga: Pengamat: Hampir Semua Parpol Incar Jabatan Mensos
Ray juga menyarankan kepada Jokowi saat reshuffle, memilih Mensos bukan dari kader partai, namun dari kalangan profesional.
Hal tersebut agar tidak terulang kembali kasus korupsi yang dilakukan kader partai yang menjabat sebagai menteri.
"Posisi-posisi seperti itu (Mensos) memang sudah sebaiknya diserahkan kepada kader non partai. Kader non partai ini supaya ya nggak ada kejadian seperti yang sekarang," katanya menambahkan.
