Infografis
Suara.com - Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan menilai Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil alias RK melempar tanggung jawab sebagai pejabat negara karena menyebut nama Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas terjadinya kerumunan massa dalam kepulangan Habib Rizieq. Maka, menurutnya sikat yang ditujukkam Ridwan Kamil tak elok.
Syarif berujar, Indonesia sudah memiliki sistem pemerintahan. Di mana kalau mengacu kepada sistem pemerintahan tersebut maka semua pejabat memiliki tanggung jawabnya masing-masing.
"Jadi lagi-lagi siapa yang bertanggung jawab semuanya, intinya semua orang harus bertangung jawab sesuai dengan tupoksinya. Jadi tidak elok kalau saling melempar tangung jawab," kata Syarif di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (16/12/2020).
Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyeret nama Menko Polhukam, Mahfud MD usai memberikan keterangan terkait kasus Megamendung di Mapolda Jabar, Kamis (16/12/2020).
Usai diperiksa, Emil memberikan keterangannya di hadapan media. Saat memberikan keterangan Emil merasa tidak adil dengan pemeriksaan dirinya.
Ini karen kata Emil, tidak semua pihak yang terlibat hingga menyebabkan kerumunan diperiksa. Emil menyebut, kerumunan "kegiatan Rizieq Shihab", diawali dengan adanya statment dari Menkopolhukam Mahfud MD.
Kata Emil, Mahfud yang memberikan izin kepada masyarakat untuk menjemput Rizieq sepulangnnya dari Arab.
"Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan, di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara selama tertib dan damai boleh maka terjadi kerumunan luar biasa sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta dan PSBB di Jabar dan lain sebagainya," kata Emil, di Gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Rabu (16/12/2020).
Dengan kalimat dari Mahfud yang berkata mengizinkan lanjut Emil, seharusnya, Menkopolhukam pun turut bertanggung jawab, dalam kejadian rentetan sepulangnya Rizieq ke Indonesia.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut RUU Omnibus Law Keamanan Laut Sudah Sampai ke Meja Presiden
"Jadi beliau juga harus bertanggung jawab tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi ya, jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi," ucapnya.
