Amien Rais: Saya Mencium Kebangkitan Orba di Era Pemerintahan Jokowi

Dany Garjito | Hernawan | Suara.com

Kamis, 17 Desember 2020 | 13:10 WIB
Amien Rais: Saya Mencium Kebangkitan Orba di Era Pemerintahan Jokowi
Amien Rais Mencium Kebangkitan Orba di Era Pemerintahan Jokowi (YouTube/AmienRaisOfficial).

Suara.com - Pendiri Partai Ummat Amien Rais mencium bau-bau kelahiran kembali era Orde Baru (Orba) di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Amien Rais mengurai beberapa indikator yang membuatnya menyebut dua era pemerintahan tersebut serupa.

Hal itu diungkapkan oleh Amien Rais dalam video berjudul "Kebangkitan Neo-Orde Baru #LawanKezaliman" yang diunggah lewat kanal YouTube Amien Rais Official, Rabu (16/12/2020).

"Di zaman Pak Jokowi ini, memang saya melihat ada semacam proses reinkarnasi, kebangkitan, atau kelahiran Orde Baru yang sudah kita ucapkan good bye. Tapi kemudian memang sebetulnya sedang muncul kembali," kata Amien Rais seperti dikutip Suara.com.

Amien Rais menerangkan, indikator pertama yang menjadi acuan adalah bangkitnya kultus individu sebagaimana zaman Orba.

Amien Rais Mencium Kebangkitan Orba di Era Pemerintahan Jokowi (YouTube/AmienRaisOfficial).
Amien Rais Mencium Kebangkitan Orba di Era Pemerintahan Jokowi (YouTube/AmienRaisOfficial).

Tidak lain, sosok yang dikultuskan versi Amien Rais adalah Jokowi. Dia menyoroti fenomena lama yang menyebut "Kita adalah Jokowi, Jokowi adalah Kita".

Amien Rais menegaskan, hal itu konyol dan aneh di demokrasi yang seharusnya tidak pernah ada. Dengan kata lain, Amien Rais menyebutnya haram.

"Pertama ada kultus individu yang dibangkitkan. Fenomena Kita adalah Jokowi, Jokowi adalah kita. Ini saya kira dalam demokrasi aneh. Konyol-konyol demokrasi di negara lain yang menjadi asal mulanya tidak ada kata-kata itu. Jadi haram kultus individu," jelas Amien Rais.

Indikator kedua yang disoroti oleh Amien Rais adalah cara Jokowi menggenggam beberapa lembaga negara. Beberapa lembaga yang dimaksud nantinya terkesan akan mendukung Jokowi.

Dalam hal ini, Amien Rais menyoroti lembaga legislatif yakni MPR, DPR, dan DPD.

"Kedua, mengetahui pemerintah Pak Jokowi cukup lihai menggenggam beberapa lembaga. MPR 575 orang, DPR 136 orang, DPD semuanya 711 orang, sepertinya tidak bisa berkata apa-apa," tukas dia menyoroti UU Omnibus Law Cipta Kerja yang belum lama ini menimbulkan gelombang demonstrasi massa.

"Ketika Omnibus Law yang tidak jelas asal usulnya itu, yang menentang hanya 1 atau 2 partai, umumnya yang kami dengar adalah, kami taati karena bapak presiden hebat," tegas Amien Rais menambahkan.

Sementara itu, faktor ketiga yang membuat Amien Rais mencium bau-bau kebangkitan Orde Baru di era Jokowi adalah adanya penguasa-ha, atau kerja sama berlebih antara penguasa negara dengan para pengusaha.

"Yang ketiga fenomena penguasa-ha, kita lihat pengusaha yang memegang ratusan hektar hutan mendapat lampu hijau. Mafia, taipan cukong juga melenggang," kata Amien Rais.

Sementara, indikator keempat menurut Amien Rais terjadi baru-baru ini. Saat dua keluarga Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution maju dalam kontestasi Pilkada.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sekolahnya Tak Layak, Siswa Ini Kirim Pesan video ke Presiden Jokowi

Sekolahnya Tak Layak, Siswa Ini Kirim Pesan video ke Presiden Jokowi

Jawa Tengah | Kamis, 17 Desember 2020 | 11:54 WIB

Komentar Anji Soal Vaksin Gratis Corona Tuai Reaksi Mengejutkan

Komentar Anji Soal Vaksin Gratis Corona Tuai Reaksi Mengejutkan

Entertainment | Kamis, 17 Desember 2020 | 11:46 WIB

Jokowi Pertama Divaksin Corona, PKS: Kalau Berisiko, Pejabat Kena Duluan

Jokowi Pertama Divaksin Corona, PKS: Kalau Berisiko, Pejabat Kena Duluan

News | Kamis, 17 Desember 2020 | 11:43 WIB

Terkini

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:38 WIB

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:34 WIB

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:48 WIB

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:42 WIB