Infografis
Suara.com - Semarak Natal tak lagi terlihat di Palestina, biasanya pemandangan di Navity Hotel adalah salah satu yang harus dilihat saat bulan Desember. Tahun lalu, staf memasang dekorasi Natal nan gemerlap di lobi hotel.
The Nation, Selasa (22/12), menggambarkan tempat ini sangat meriah. Cahaya lampu memantulkan hiasan Natal di lantai marmer putih, sementara staf sibuk melewati para tamu, membawa barang bawaan mereka ke dalam.
Namun kini, Khalil Saliba Tareh, pemilik Navity Hotel hanya duduk seorang diri. Sofa masih sama, lobi juga sama tapi suasana jelas berbeda. Natal tahun ini sangat suram.
"Dari 75 karyawan, saya sekarang memiliki lima orang yang bekerja paruh waktu," ujarnya.
"Kami bergantung pada pengunjung. Itulah mengapa saya memberi tahu Anda bahwa ini tidak akan menjadi lebih baik selama dua atau tiga tahun lagi."
Jam malam dan pembatasan perjalanan bukan hal baru bagi warga Palestina. Tapi virus corona membuat segalanya lebih parah termasuk mematahkan perekonomian.
Pada tahun 2019, sebanyak 1,9 juta pengunjung datang untuk berwisata religi mengunjungi Gereja Bethlehem, situs yang diyakini sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus.
Pada paruh pertama tahun 2020, hanya 660 ribu orang yang tercatat mengunjungi situs ini ini. Perekonomian mati, warga jadi pengangguran karena 60 persen penduduk bekerja di industri pariwisata Tepi Barat dan Gaza.
Meski begitu, Palestina lebih siap menghadapi gelombang pertama pandemi covid-19, berkat simulasi darurat kesehatan masyarakat di tahun sebelumnya.
Baca Juga: Dibantai Fiorentina, Pemain Juventus Dianggap Sudah Pikirkan Libur Natal
"Donor internasional memberi mereka workshop dan mereka memodelkannya berdasarkan potensi wabah MERS (sindrom pernapasan Timur Tengah)," kata Tahani Mustafa, peneliti di London School of Economics yang berbasis di Yordania.
Pemerintah mendirikan pusat operasi bersama di mana Kementerian Kesehatan, kantor perdana menteri, dan cabang keamanan membuat prosedur dan mendelegasikannya ke setiap gubernur di Tepi Barat.
Dulu, negara yang sangat mengandalkan bantuan asing ini mendapat kucuran dana yang cukup besar dari AS, USD 400 juta setahun. Sejak 2018, di bawah pemerintahan Trump, pendanaan itu dipangkas habis.
Washington hanya membantu USD 5 juta atau setara 1 persen dari anggaran bantuan sebelumnya, ketika ekonomi Palestina bangkrut dihantam virus corona.
Beberapa kritikus mengatakan, pemerintah gagal dalam mengelola dana bantuan sehingga Palestina tak bisa mengatasi virus corona secara baik.
"Warga Palestina tidak menerima bantuan apa pun dari pemerintah, meskipun [PA] menerima sejumlah besar," kata Anwar Abu Adas, pengacara hukum internasional yang berbasis di Ramallah.
