REGIONAL:
Suara.com - Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan menghentikan segala tindakan SARA atau rasis di Indonesia. Menurut Pigai, tindakan rasis bersifat sistemik kolektif di lingkar kekuasaan negara.
Termasuk, lanjut Pigai kejahatan terhadap rakyat Papua yang selama ini dilakukan dan terus terjadi karena didasari adanya rasisme kolektif.
"Pelaku yang pemegang remote control-nya itu ada di dalam kekuasaan. Mereka-mereka yang mengeluarkan pernyataan rasis itu bukan aktor utama. Aktor utama ada di dalam lingkaran," kata Pigai kepada Suara.com, Senin (25/1/2021).
"Karena itu sepanjang negara tidak mengambil posisi secara tegas dan jelas itu masalah tidak akan bisa menyelesaikan persoalan," sambung Pigai.
Pigai berujar, Jokowi tidak hanya harus sekadar turun tangan menghentikan segala bentuk tindakan rasis. Melainkan Jokowi juga diharapkan dapat membangun sistem pengelolaan negara yang lebih baik dan menghormati hak asasi manusia (HAM).
"Iya, Jokowi tidak hanya sekadar turun tangan. Tetapi membangun sistem pengelolaan negara yang lebih berorientasi kepada penghormatan kepada hak asasi manuasia, demokrasi berkeadilan dan non diskriminasi secara sistemik. Jadi merubah sistem juga membersihkan orangnya begitu dua. Jadi tidak hanya satuan-satuan begitu ecek-ecek itu gak bisa," tutur Pigai.
Sebelumnya, Natalius Pigai tengah menjadi buah bibir karena diduga menjadi korban penghinaan relawan Pro Jokowo-Maruf. Dia disandingkan dengan gorila usai mengomentari soal vaksinasi Covid-19.
Menyoroti soal rasisme, Natalius Pigai merasa menjadi salah satu korbannya. Kata dia, rasisme merupakan kejahatan kolektif yang dilakukan negara pada rakyat Papua.
Hal itu diutarakan Natalius Pigai lewat jejaring Twitter miliknya pada Minggu (24/1/2021).
Natalius Pigai berkicau, semasa pemerintahan Presiden Jokowi, kejahatan HAM di Papua cenderung didasari atas rasisme.
"Selama pemerintahan Joko Widodo, pembantaian, pembunuhan, dan kejahatan HAM di Papua cenderung didasari rasisme," kata Natalius Pigai dalam sebuah foto yang dia bagikan, seperti dikutip Suara.com.
"Kita hapuskan rasisme. Negara memelihara dan mengelola rasisme sebagai alat pemukul tiap orang yang berseberangan dengan kekuasaan," sambungnya.
Natalius Pigai lalu menambahkan, rasisme menurut dia merupakan suatu kejahatan negara bagi rakyat Papua.
"Rasisme telah menjadi kejahatan kolektif negara pada rakyat Papua, bangsa Melanesia," lanjut Natalius Pigai.
Sebelumnya diberitakan, akun Facebook dengan nama Ambroncius Nababan mengundang perhatian publik lantaran dituding melakukan rasisme terhadap Natalius Pigai.
Ambroncius Nababan membagikan narasi yang membandingkan Natalis Pigai dengan gorilla dan kadal gurun.
Dia mengunggah foto tersebut usai Natalius Pigai mengatakan bahwa menolak vaksin Covid-19 adalah hak asasi rakyat.
"Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Vaksin sinovac itu dibuat untuk manusia bukan untuk gorilla apalagi kadal gurun. Karena menurut UU Gorilla dan kadal gurun tidak perlu divaksin. Faham?" tukas Ambroncius Nababan.
Unggahan Ambroncius Nababan tersebut menuai protes dari berbagai kalangan, salah satunya Aktivis Pro Demokrasi, Nico Silalahi.
Nico Silalahi mendesak Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti kasus Ambroncius Nababan yang menurutnya terlalu jahanam saat melempar rasis ke Natalius Pigai.
Pasalnya, kata Nico Silalahi, apabila diabaikan begitu saja maka Presiden Jokowi secara tidak langsung mendukung adanya rasisme.
"Jika Ambroncius Nababan sang pelaku Rasis Jahanam ini tidak ditindak maka sama artinya dengan Presiden Jokowi sengaja memelihara pendukungnya agar berbuat rasis," cetus Nico Silalahi.
Dalam kicauannya, Nico Silalahi tampak sangat murka dengan rasisme terhadap Natalius Pigai. Sampai-sampai, dia meminta disediakan ring tinju agar bisa menghajar Ambroncius Nababan.
"Tolong berikan ring tinju agar saya bisa mengajarkan bangsat ini untuk tidak berlaku rasis dengan kepalan tangan," tandasnya.
TERPOPULER