Suara.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, Darmizal MS, mengakui sering jumpa Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Disebutkan, pertemuan-pertemuan mereka berlangsung dalam berbagai kesempatan dan dalam konteks pertemanan yang sudah terjalin sejak 1966.
Darmizal menyatakan hal itu dalam konferensi pers Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat di Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2021), sehari setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan ada gerakan mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat secara ilegal dan diduga melibatkan internal dan eksternal partai.
"Seperti saya, tadi saya katakan. Kadang-kadang kami bertemu dalam pengajian, kadang-kadang kita bertemu dalam satu event olahraga, kadang-kadang kita bertemu dalam satu pertemuan sambil makan siang atau apa di saat beliau di luar jam kerja, saya kira itu," kata Darmizal.
Menyangkut rumor gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang disebut-sebut melibatkan lingkaran Istana sehingga membuat AHY menyurati Presiden Joko Widodo untuk konfirmasi, dia mengatakan Demokrat tentu akan melakukan validasi informasi.
"Terkait dengan cerita yang berhubungan dengan Partai Demokrat, saya tidak ingin menjelaskannya kepada publik, biarlah itu menjadi urusan internal Partai Demokrat yang mereka selesaikan sendiri. Mereka bisa melakukan validasi, mereka bisa menjelaskan pasca klarifikasi atau tabayun," tutur Darmizal.
Moeldoko di mata Darmizal, seorang mantan Panglima TNI yang teruka untuk bertemu dengan siapa saja.
"Saya pribadi mungkin tokoh seperti ini, berperilaku seperti ini yang sangat baik untuk menjadi pemimpin Partai Demokrat saat ini dan ke depan. Ya itu salah satunya," kata Darmizal.
Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya menilai pernyataan AHY yang melibatkan pihak eksternal partai adalah langkah tidak tepat.
"Untuk meluruskan pernyataan AHY yang melibatkan eksternal adalah tidak tepat, padahal ini urusan internal partai," kata Ahmad Yahya saat membacakan sikap pendiri dan senior Partai Demokrat dalam konferensi pers di Jakarta.
Dia menjelaskan para pendiri dan senior Partai Demokrat telah mendengarkan dan mengkaji pengaduan serta keluh kesah kegundahan kekecewaan para kader di daerah terkait pelaksanaan Kongres Demokrat pada Maret 2020.
Menurut dia, para kader tersebut menilai kongres tersebut menghasilkan demokrasi semu, cacat hukum karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.
"Tidak memenuhi tata cara Kongres partai, tidak ada LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), terkesan kongres jadi-jadian, pengangkatan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dipaksakan," ujarnya.
Ahmad Yahya mengatakan, para senior Demokrat juga menerima aduan bahwa selama kepemimpinan AHY, DPP Partai Demokrat meminta dan memungut iuran dari tiap fraksi di DPD dan DPC Demokrat di daerah sehingga menambah beban partai di daerah.
Dia menilai langkah tersebut sebelumnya tidak pernah terjadi di era ketua umum Partai Demokrat sebelumnya yaitu Budi Santoso, almarhum Hadi Utomo, dan Anas Urbaningrum.
"Lalu proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi, kabupaten/kota yang diusulkan Demokrat pada era Ketua Umum sebelumnya, diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC. Namun saat ini sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan atau aspirasi daerah khususnya kabupaten/kota," katanya.
TERPOPULER
