"Kemudian setelah pilpres berlalu, di 2019 muncul wacana apakah kemudian revisi Undang-Undang Pemilu setelah pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan revisi ini, mencuat kembali persoalan tuntutan untuk revisi Undang-Undang ITE ini," kata Ghozaly.
"Jadi saya sepakat apa yang disampaikan tadi bahwa desakan untuk merevisi ini bukan hal yang baru bahkan sudah mengajukan juga beberapa pasal karet ke mahkamah konstitusi," tandasnya.