Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera cabut kebijakan investasi minuman keras. Investasi miras tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
"Presiden harus segera cabut perpres miras karena bertentangan dengan konstitusi," kata Bukhori saat dihubungi Suara.com, Senin (1/3/2021).
Bukhori menilai dengan dilegalkannya investasi minuman keras justru sangat bertentangan dengan nilai moralitas. Terutama soal moralitas anak bangsa.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini kemudian menyinggung peran Wapres Ma'ruf Amin yang notabene pernah memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) tapi membiarkan kebijakan tersebut diberlakukan. Ia menilai Ma'ruf tak konsisten.
"Wapres justru tidak konsisten karena dalam pandangan MUI ketika belau menjadi ketuanya telah menerbitkan hukum haramnya investasi miras bahkan termasuk yang oplosan sekalipun, namun hal itu tidak nampak dalam perpres tersebut," tuturnya.
Investasi Minol
Presiden Jokowi telah menetapkan industri minuman keras masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Ternggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal.
Baca Juga: Perpres Investasi Miras Disebut Dapat Ciptakan Lapangan Kerja
Nantinya, penanaman modal tersebut juga akan ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.
Haram
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis menegaskan melegalkan izin investasi minuman keras atau miras hukumnya haram.
Hal itu disampaikan oleh Cholil Nafis melalui akun Instagram miliknya @cholilnafis.
Cholil menegaskan, melegalkan kebijakan investasi miras sama halnya dengan mendukung peredaran miras di Indonesia, meskipun hanya diberlakukan di beberapa provinsi di Indonesia.
"Termasuk yang melegalkan investasi miras itu sama dengan mendukung beredarnya miras, maka hukumnya haram," kata Cholil seperti dikutip Suara.com, Minggu (28/2/2021).
