REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpul informasi terkait dugaan suap bantuan sosial (Bansos) Covid-19 yang menjerat mantan Mentri Sosial Juliari Peter Batubara.
Pada hari ini Jumat (5/3/2021), penyidik KPK memanggil dua saksi yaitu Direktur PT Galasari Agro Niaga Sejahtera, Adhie Widihartho dan Suwandi dari pihak swasta. Plt Juru Bicara KPK bidang Pencegahan KPK mengatakan pemanggilan keduanya untuk tersang Juliari Peter Batubara.
"Kedua saksi diperiksa untuk tersangka JPB (Juliari Peter Batubara) dalam kasus dugaan suap bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek 2020," kata Ali lewat keterangannya.
Dalam kasus ini, terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja didakwa telah menyuap eks Menteri Sosial Juliari P Batubara sebesar Rp3,2 miliar.
Tujuan Harry dan Ardian menyuap Juliari agar kedua perusahaan mereka mendapatkan jatah dalam membantu penyaluran bantuan sosial covid-19 se-Jabodetabek tahun 2020.
Uang suap sebesar Rp3,2 miliar kepada Juliari, ternyata turut pula mengalir kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos yakni Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.
Adapun dalam dakwaan, Jaksa menyebut uang suap yang diberikan Harry kepada Juliari mencapai sebesar Rp1,28 miliar. Sedangkan, terdakwa Ardian memberikan uang suap sebesar Rp1,95 miliar. Uang suap diberikan untuk pengadaan bansos dalam beberapa periode yang berbeda.
Jaksa menjelaskan Hary memberikan uang suap agar perusahaan miliknya menjadi penyalur paket sembako Covid-19 dengan mendapatkan kuota sebesar 1.519.256 paket.
Terdakwa Hary mendapatkan pekerjaan melalui PT Pertani (Persero) yang didapat perusahaannya yakni PT. Mandala Hamonangan Sude.
Sementara, terdakwa Ardian mendapatkan kuota penyaluran sembako sebesar 115.000 paket. Melalui perusahaan PT. Tigapilar Agro Utama untuk tahap 9, tahap 10 dan tahap 12 pekerjaan paket sembako.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,Arduan dan Harry didakwa Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
TERPOPULER