Demi Kedaulatan Pangan Nasional, INDEF dan KTNA Tolak Impor Beras

Fitri Asta Pramesti

Sabtu, 06 Maret 2021 | 12:12 WIB
Demi Kedaulatan Pangan Nasional, INDEF dan KTNA Tolak Impor Beras
Ilustrasi persawahan warga. (Dok : Kementan)

Suara.com - Direktur Eksekutif INDEF, Ahmad Tauhid menyayangkan kebijakan impor beras 1 juta ton yang sudah dialokasikan melalui perum Bulog lantaran berpotensi menghancurkan harga di tingkat petani. 

Menurut Tauhid, kebijakan itu lambat laun akan menghancurkan kondisi harga di tingkat petani yang kini sedang berjuang meningkatkan produksi. Terlebih, awal tahun ini Indonesia akan menghadapi musim panen tahunan yang berlangsung pada pertengahan Maret mendatang.

"Masa panen diperkirakan mencapai 8,7 juta ton GKG (gabah kering giling). Begitu juga dengan bulan April yang mencapai 8,59 juta ton GKG. Kalau impor beras sekarang ini dilakukan maka tentu saja akan menghancurkan harga di tingkat petani," kata Tauhid, Jumat, (5/2/2021)

Tauhid bilang, jika mengacu pada kebutuhan tahun 2020, maka kebutuhan beras nasional tahun 2021 diperkirakan mencapai 31-32 juta ton dengan produksi dalam negeri sebesar 30 juta ton. Angka ini masih ditambah dengan sisa stok beras Desember 2020 yang mencapai 6 juta ton.

Dengan hitungan tersebut, lanjut Tauhid, ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai 36 juta ton, sehingga masih ada kelebihan beras sekitar 4-5 juta ton.

"Kecuali tahun 2021 kita menghadapi gagal panen yang luar biasa sehingga anjlok produksi beras kita. Jadi menurut saya impor beras tidak perlu dilakukan," katanya.

Karena itu, Tauhid meminta pemerintah, dalam hal ini Perum Bulog untuk melakukan pembelian padi secara besar-besaran, sehingga kedaulatan pangan nasional tidak terganggu oleh sebuah kebijakan bernama importasi.

"Apalagi disampaikan beberapa waktu oleh Pak Presiden bahwa kita harus mengutamakan produk dalam negeri," katanya.

Senada dengan Tauhid, Wakil Sekjen Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Zul Herman menyayangkan kebijakan impor yang dilakukan. Kata dia, kebijakan ini sudah membuat gaduh para petani yang sedang berjuang menegakan kedaulatan pangan.

baca juga

"Tidak perlu impor karena bulan maret ini akan ada panen raya. Saya kira Bulog dan Kemendag tidak melihat data pertanian ini. Jadi menurut hemat saya untuk Bulog dapat menyerap hasil panen petani terlebih dahulu sebelum mengeluarkan permohonan impor beras," tandasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Petani Kecewa Impor Beras Tetap Dilakukan: Harusnya Diserap

Petani Kecewa Impor Beras Tetap Dilakukan: Harusnya Diserap

News | Sabtu, 06 Maret 2021 | 11:48 WIB

Tak Terimbas Corona, Mentan Harap Perbankan Terus Fasilitasi Pertanian

Tak Terimbas Corona, Mentan Harap Perbankan Terus Fasilitasi Pertanian

Bisnis | Jum'at, 05 Maret 2021 | 21:16 WIB

Untuk Kuatkan Eksistensi Pertanian, Kementan Lakukan Gerakan Padat Karya

Untuk Kuatkan Eksistensi Pertanian, Kementan Lakukan Gerakan Padat Karya

Bisnis | Jum'at, 05 Maret 2021 | 14:09 WIB

Kemendikbud dan Kementan Kerjasama Ciptakan 2,5 Juta Petani Milenial

Kemendikbud dan Kementan Kerjasama Ciptakan 2,5 Juta Petani Milenial

Lifestyle | Kamis, 04 Maret 2021 | 15:59 WIB

Untuk Sukseskan Food Estate, Mentan Bentuk Tim Pendampingan

Untuk Sukseskan Food Estate, Mentan Bentuk Tim Pendampingan

Bisnis | Kamis, 04 Maret 2021 | 15:37 WIB

Upaya Mondernisasi, Kementan Bantu Petani Sumbawa Barat dengan Alsintan

Upaya Mondernisasi, Kementan Bantu Petani Sumbawa Barat dengan Alsintan

News | Kamis, 04 Maret 2021 | 11:06 WIB

Terkini

Warga Muhammadiyah Kini Punya Peluang Miliki Rumah Lewat Program RumahMU

Warga Muhammadiyah Kini Punya Peluang Miliki Rumah Lewat Program RumahMU

Foto | Sabtu, 14 November 2026 | 23:34 WIB

Cabut Kabel WiFi Saat Merasa Disadap, NSA: Berpotensi Kehilangan Data untuk Pemeriksaan Forensik

Cabut Kabel WiFi Saat Merasa Disadap, NSA: Berpotensi Kehilangan Data untuk Pemeriksaan Forensik

Tekno | Sabtu, 14 November 2026 | 23:30 WIB

Target Pajak Berpotensi Meleset, Kelas Menengah dan Daerah Terancam Ikut Menanggung Beban

Target Pajak Berpotensi Meleset, Kelas Menengah dan Daerah Terancam Ikut Menanggung Beban

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 23:05 WIB

Sinyal Bahaya Buat Timnas Indonesia! Jepang Tekuk Brasil Tanpa Ampun

Sinyal Bahaya Buat Timnas Indonesia! Jepang Tekuk Brasil Tanpa Ampun

Bola | Sabtu, 14 November 2026 | 22:30 WIB

Bonus Rp9,45 Miliar Atlet Solo Cair Februari, Ini Rincian Prestasi di Porprov Jateng 2026

Bonus Rp9,45 Miliar Atlet Solo Cair Februari, Ini Rincian Prestasi di Porprov Jateng 2026

Surakarta | Sabtu, 14 November 2026 | 22:14 WIB

Google Rilis Gemini 4 Hydrogen, AI Coding 2,5 Kali Lebih Cepat

Google Rilis Gemini 4 Hydrogen, AI Coding 2,5 Kali Lebih Cepat

Tekno | Sabtu, 14 November 2026 | 22:02 WIB

PGEO Targetkan Free Float 12,5% pada Maret 2027, Fundamental Bisnis Tetap Kuat

PGEO Targetkan Free Float 12,5% pada Maret 2027, Fundamental Bisnis Tetap Kuat

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 22:01 WIB

Di Depan Prabowo, Muhammadiyah Sentil Oligarki: Kekayaan RI Dikuasai Segelintir Orang

Di Depan Prabowo, Muhammadiyah Sentil Oligarki: Kekayaan RI Dikuasai Segelintir Orang

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 22:00 WIB

Pemalang Lokasi Pelatihan, Ahmad Sahroni Desak Polisi Bongkar Jaringan TPPO Tentara Bayaran Rusia

Pemalang Lokasi Pelatihan, Ahmad Sahroni Desak Polisi Bongkar Jaringan TPPO Tentara Bayaran Rusia

Jawa Tengah | Sabtu, 14 November 2026 | 21:59 WIB

Delapan Tahun Tinggal Ilegal di Indonesia, WNA Korea Selatan Dideportasi

Delapan Tahun Tinggal Ilegal di Indonesia, WNA Korea Selatan Dideportasi

Jawa Tengah | Sabtu, 14 November 2026 | 21:53 WIB

×