REGIONAL:
Suara.com - Pemerhati politik dan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani menilai nasib Partai Demokrat kini berada di tangan negara lewat Menkumham Yasonna Laoly.
Saiful Mujani menegaskan, apabila Yasonna Laoly mengakui hasil KLB di Deli Serdang dan membatalkan kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), maka lonceng kematian Partai Demokrat semakin kencang.
"Setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi ketua Partai Demokrat lewat KLB maka selanjutnya tergantung negara, lewat Menkumham dari PDIP, Yasona, mengaku hasil KLB itu atau tidak," tulis Saiful Mujani pada Sabtu (6/3/2021) lewat jejaring Twitter miliknya seperti dikutip Suara.com.
"Kalau mengakui dan membatalkan kepengurusan PD AHY, lonceng kematian PD makin kencang," imbuhnya.
Saiful Mujani kemudian menyinggung kemungkinan Partai Demokrat versi AHY menggugat hasil KLB ke pengadilan.
Namun, menurutnya upaya tersebut hanya bisa diselesaikan di Mahkamah Agung (MA) dan membutuhkan waktu yang sangat lama.
"Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar pemilu 2024. Katakanlah Partai Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu. Lalu bagaimana peluangnya," ujarnya.
Saiful Mujani mengaku tidak bisa membayangkan bagaimana Partai Demokrat bisa besar dan bahkan terbesar pada 2009 tanpa sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Suka ataupun tidak itu adalah fakta. Moeldoko bisa gantikan itu? Seperti mantan jenderal-jendera lainnya memimpin partai, KSP ini tak lebih dari Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat, yang gagal membesarkan partai," tutur pendiri SMRC itu.
"Akibatnya, 2024 Demokrat bisa menjadi seperti Hanura sekarang, yang hilang di Parlemen setelah Wranto tak lagi memimpin partai itu," sambungnya.
Saiful Mujani lantas mengungkit soal demokrasi. Dia mengatakan, hasil akhir dari manuver Moeldoko sejatinya malah membunuh Partai Demokrat.
Tak pelak, menurut dia salah satu cara agar pelemahan demokrasi bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi.
"Hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. Backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justru jadi presiden karena demokrasi," kata Saiful Mujani.
"Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden untuk demokrasi," tandasnya.
Sebelumnya, AHY menegaskan bahwa KLB di Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional karena tidak sesuai dengan AD/ART partai.
AHY juga sudah meminta kepada pemerintah khususnya Menkumham Yasonna Laoly untuk tidak memberikan legitimasi hukum kepada kepengurusan hasil KLB di Deli Serdang tersebut.
TERPOPULER
