Infografis
Suara.com - Anggota tim pengacara Habib Rizieq Shihab, Munarman, menolak keras persidangan kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dilakukan secara virtual. Menurutnya apabila terdakwa tidak hadir dalam ruang sidang, maka status persidangan pun menjadi tidak sah.
"Sidang tanpa kehadiran terdakwa di ruang sidang yang sama dengan majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasehat hukum adalah tidak sah," kata Munarman kepada Suara.com, Selasa (16/3/2021).
Munarman mengatakan bahwa tidak sahnya sidang secara virtual itu didasari oleh KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam Pasal 154 Ayat 1 misalnya dijelaskan hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
Kemudian pada Pasal 164 Ayat 1 juga berbunyi setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.
Sementara pada Pasal 189 Ayat 1 dijelaskan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pasal 230 Ayat 1 juga mengungkapkan kalau sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.
Sebelumnya, tim pengacara terdakwa Habib Rizieq Shihab naik pitam gegara sidang perdana kasus tes swab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (16/3/2021) tetap dilaksanakan secara daring.
Munarman, salah satu anggota tim pengacara Rizieq meluapkan kekecewaan dengan berteriak ke arah jaksa penuntut umum dan majelis hakim.
"Tidak ada sidang pakai kamera sama kursi sama tembok," teriak Munarman.
Tak hanya itu, pengacara lain Rizieq ikut Djudju Purwantoro ikut berteriak di persidangan.
Baca Juga: Kuasa Hukum Rizieq Surati MA, Minta Persidangan Dilaksanakan Tatap Muka
"Ini negara hukum, negara hukum, bukan negara rezim!" pekik Djuju.
