Praktik Kerja Paksa Muslim Uighur di China

Suara.com - Sejumlah perusahaan Inggris mungkin 'terlibat' dalam penggunaan kerja paksa warga Uighur di Provinsi Xinjiang, China, menurut laporan anggota parlemen.

Komite Bisnis, Energi dan Strategi Industri (BEIS) Majelis Rendah Parlemen Inggris mengatakan dalam rantai suplai terdapat ketidaktransparanan dan terjadi kegagalan di pihak pemerintah.

Xinjiang ditempati oleh banyak kelompok etnik minoritas, termasuk Muslim Uighur.

Dikatakan berbagai perusahaan pakaian, eceran, media dan teknologi kemungkinan terlibat, dan kini tiba saatnya untuk menjatuhkan denda dan memasukkan nama-nama perusahaan yang gagal membuat perubahan ke dalam daftar hitam.

• China sebut tuduhan genosida Muslim Uighur 'absurd' dan 'bohong'
• Inggris tuduh China lakukan pelanggaran HAM 'mengerikan' terhadap etnis Uighur
• AS batasi visa dan bekukan aset politisi China atas pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang

Komite BEIS mengatakan pihaknya terkejut mendapati banyak perusahaan masih tak mampu menjamin jaringan suplainya bebas dari praktik kerja paksa. Oleh karena itu, mereka berrpendapat bahwa perusahaan yang tidak bisa membuktikan diri bersih dari praktik kerja paksa di Xinjiang harus diberi sanksi.

Laporan tersebut mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah mempercepat rencana mengubah dan memperkuat Akta Perbudakan Modern 2015.

Para anggota parlemen juga merekomendasikan agar pemerintah menyusun kerangka kebijakan untuk membuat daftar perusahaan putih dan daftar perusahaan hitam bagi mereka yang berhasil dan mereka yang gagal memenuhi kewajiban dalam rangka melindungi hak asasi manusia di seluruh rantai suplainya.

Untuk menyusun laporan ini, Komite BEIS mendengarkan keterangan dari berbagai saksi termasuk mereka yang bekerja untuk perusahaaan Boohoo, H&M, TikTok, The North Face dan Nike.

Disebutkan dalam laporan "jelas tidak dapat diterima" bahwa Boohoo hanya mempunyai sedikit data tentang berbagai jenjang di rantai suplainya.

Juru bicara Boohoo mengatakan perusahaannya "telah membuat perbaikan besar-besaran terhadap praktik-praktik jaringan suplainya", dan "kelompok usaha itu menanti-nantikan penerbitan jaringan suplainya di Inggris pekan depan".

Walaupun laporan parlemen Inggris ini mengangkat banyak keprihatinan tentang penggunaan kapas dari Xinjiang oleh perusahaan retail dan perusahaan penyedia, perusahaan-perusahaan lain juga mendapat sorotan.

Laporan anggota parlemen menyoroti Disney, yang oleh mereka dikatakan menolak memberikan bukti lisan dalam rapat dengan komite. Keterangan Disney yang diminta adalah terkait dengan pembuatan film Mulan. Sebagian syuting film tersebut dilakukan di Provinsi Xinjiang.

"Perusahaan Walt Disney Company mempunyai tanggungjawab untuk menunjukkan bahwa tak satu pun tindakannya mendukung penindasan atau merongrong hak asasi manusia selama pembuatan Mulan," kata laporan parlemen Inggris.

'Amat mengkhawatirkan'

Seorang juru bicara Disney menjawab tudingan dalam laporan parlemen dengan mengatakan: "Kami menghormati peran dan pandangan komite khusus dan ketika kami dihubungi oleh komite, kami memberikan keterangan yang relevan dan kesaksikan tertulis yang kuat."

Nusrat Ghani, salah seorang anggota Komite BEIS dari Partai Konservatif mengatakan: "Sangat mengkhawatirkan jika perusaaan-perusahaan melayani jutaan konsumen Inggris tidak bisa menjamin bahwa rantai suplai mereka bebas dari kerja paksa.

"Legislasi perbudaan modern dan kebijakan Departemen Bisnis, Energi dan Strategi Industri tidak siap mengatasi situasi berat ini. Di tengah bukti yang meyakinkan tentang pelanggaran, tidak ada langkah-langkah signifikan yang baru dari pemerintah untuk melarang perusahaan Inggris mengeruk keuntungan dari praktik kerja paksa etnik Uighur di Xinjiang dan wilayah-wilayah lain di China."

Namun seorang juru bicara pemerintah Inggris mengatakan: "Kerja paksa adalah salah satu bentuk praktik yang paling tercela di dunia dan pemerintah tidak akan membelanya, entah eksploitasi ini terjadi di Inggris atau di luar negeri."

Ditambahkan, "Inggris adalah negara pertama di dunia yang mengharuskan perusahaan melaporkan bagaimana mereka mengatasi perbudakan modern dan kerja paksa dalam operasional dan jaringan suplainya, dan kami berencana memperluas jangkauannya ke lembaga-lembaga publik tertentu dan memberlakukan sanksi keuangan kepada organisasi yang tidak mematuhi peraturan."

Wartawan BBC masalah perdagangan global, Darshini David melaporkan 20% produksi kapas dunia berasal dari Xinjiang dan muncul bukti-bukti semakin kuat bahwa warga Muslim Uighur dipaksa bekerja di ladang dan pabrik.

Kurangnya keterbukaan dalam jaringan suplai, lanjutnya, membuat sejumlah perusahaan terlibat dalam pelanggaran itu tanpa disadari.