Infografis
Pemerintah Turki juga mendapat kecaman keras, karena memilih untuk membebaskan narapidana yang dihukum akibat melakukkan kejahatan kekerasan, sementara jurnalis dan mereka yang vokal mengkritik pemerintah tetap berada di balik jeruji besi, bahkan ketika banyak dari mereka yang menderita kondisi medis yang telah ada sebelumnya.
IHD telah berulang kali mencoba menarik perhatian publik dengan mengungkap fakta bahwa banyak individu yang sakit atau cacat tetap dipenjara meski berisiko tertular virus corona.
"Banyak keluhan bahwa para narapidana harus dikarantina di penjara setelah keluar dari rumah sakit," kata Berivan Korkut dari CISST.
"Mereka antara lain dipaksa untuk berbagi sel dengan banyak tahanan lain, atau harus menanggung kondisi yang mirip dengan kurungan isolasi," tambahnya.
Korkut mengatakan dia telah mendesak pihak berwenang untuk membuat karantina penjara lebih manusiawi, tetapi sejauh ini tidak ada kemajuan.
Ragukan data pemerintah
Menurut data dari Penjara dan Rumah Tahanan Turki, 55 dari 372 penjara di negara itu telah mencatat adanya kasus COVID-19.
Sebanyak 240 narapidana tertular virus corona sejak pandemi dimulai; 19 orang meninggal karena atau sehubungan dengan SARS-CoV-2.
Angka-angka ini diterbitkan pada 18 Februari 2021. Namun kebenaran angka resmi ini dipertanyakan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat di negara itu.
Baca Juga: Jurnalis Bondowoso: Copot Pengawal Arogan Menteri Kelautan dan Perikanan!
Korkut mengatakan, pihaknya menerima keluhan yang tak terhitung jumlahnya yang mengatakan narapidana dengan gejala khas Covid-19 tidak mendapatkan tes yang seharusnya.
Selain itu, ia mengatakan adanya perbedaan antara angka yang dilaporkan oleh otoritas Turki dan informasi yang diberikan oleh anggota keluarga narapidana, pengacara, dan anggota parlemen.
Narapidana pertama di Turki dilaporkan meninggal karena virus corona pada April 2020 di penjara di Samsun, sebuah kota di tepi Laut Hitam.
"Pihak berwenang tidak pernah mengumumkan kematian individu tersebut secara resmi, melainkan kerabatnya yang mengumumkan", ungkap Ongor.
Aktivis hak asasi ini mengatakan, Kementerian Kehakiman Turki berulang kali gagal berkomunikasi secara terbuka terkait kasus-kasus semacam itu.
Kurangnya transparansi
