Pemuda Muhammadiyah Dirangkul, FPI Tidak, Rocky Sorot Beda Sikap Pemerintah

Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari kabar yang menyebut Presiden Jokowi mempercayakan sekitar 19 ribu hektare tanah untuk dikelola oleh PP Pemuda Muhammadiyah.

Rocky Gerung mempertanyakan hal itu karena menurutnya lahan tidak boleh dikuasai negara. Dia juga menyinggung beda sikap pemerintahan Jokowi kepada Muhammadiyah dan FPI.

Filsuf asal Manado tersebut bahkan mengatakan rezim memecah belah masyarakat dan terkesan menyingkirkan peranan organisasi besutan Habib Rizieq Shihab tersebut.

Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui video berjudul "Politik Belah Bambu. Muhammadiyah Coba Dirangkul, FPI Dipukul" yang disiarkan lewat kanal YouTube miliknya, Jumat (26/3/2021).

Rocky Gerung mengatakan, upaya pemberian tanah kepada pemuda Muhammadiyah oleh pemerintah tersebut merupakan keanehan.

"Itu ngapain Presiden bagi-bagi lahan. Kan lahan gak boleh dikuasai negara. Lahan harus dimiliki rakyat yang tak punya lahan. Pemuda dikasih lahan itu aneh," katanya seperti dikutip Suara.com.

Rocky Gerung mempertanyakan alasan di balik pemberian tanah belasan hektare tersebut. Dia tampak seperti mencurigai ada maksud terselubung.

"Mungkin Jokowi ingin supaya pemuda jangan demo di jalan bajak sawah saja," tukas dia.

Pengamat politik itu kemudian mengungkit opininya perihal perpolitikan. Ada golongan yang dimasukkan dalam bagian pemerintahan, tetapi ada pula yang dikecualikan.

Dia kemudian menyoroti FPI yang sempat menuai kehebohan sampai dibubarkan pemerintah melalui pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD.

Menurut Rocky Gerung, perbedaan perlakuan ke FPI dan Muhamadiyah menandakan bahwa pemerintahan Jokowi membelah masyarakat.

"Kalau FPI di-exclude, pemuda Muhammadiyah di-include. Ada yang diusir, ada yang dimasukkan. Itu cara rezim membelah masyarakat. Pemuda sekarang terbelah hanya karena urusan tanah," tukas Rocky.

"Ada yang dicambuk, ada yang dikasih makanan. Ada yang digetok palanya. Ada yang dikasih wortel," imbuh dia.

Rocky Gerung melanjutkan, hal itu cukup wajar apabila terjadi dalam tubuh partai politik. Namun, hal itu tidak berlaku bagi pemuda yang dasarnya melawan.

Kata dia, pemberian tanah akan membuat pemuda tunduk. Padahal anak muda seharusnya berada di luar lingkaran kekuasaan.