TP3 Desak DPR Usung Hak Angket Kasus Pembunuhan 6 Laskar FPI

Suara.com - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Enam Laskar FPI (TP3) meminta DPR untuk mengusung hak angket terhadap pemerintah agar Komnas HAM menyelidiki kematian enam Laskar FPI, yang mereka anggap sebagai pelanggaran HAM berat. Salah satu upaya yang dilakukan TP3 ialah mengunjungi fraksi-fraksi.

Kekinian, Fraksi PKS menjadi fraksi pertama yang dikunjungi TP3 dalam rangka menyampaikan tuntutan mereka terhadap Dewan atas kematian enam Laskar FPI.

Ketua TP3 Abdullah Hemahahua mengatakan, sebelumnya TP3 juga sudah mengirimkan surat kepada sembilan fraksi untuk meneruskan kunjungan mereka menyampaikan tuntutan.

"Kenapa kami serius datang ke semua fraksi meskipun baru mulai dengan PKS hari ini? Karena peristiwa emam orang korban di KM 50, 7 Desember 2020 itu adalah manusia, bukan ayam. Oleh karena itu kalau masyarakat tidak peduli maka sekarang ini giliran enam orang, yang akan datang, anak Anda, istri Anda, suami Anda akan mendapat giliran ketika kita tidak berusaha untuk menegakan," kata Abdullah di Nusantara I, Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (30/3/2021).

Abdullah menjelaskan lebih lanjut terkait upaya TP3 mendatangi fraksi-frakai di DPR berkaitan kematian enam Laskar FPI. Hal itu kata Abdullah tidak terlepas dari penilaian TP3 yang memandang kasus KM 50 bukan sekadar kasus hukum tapi sudah menjadi kasus politik hukum.

"Sehingga kami datang ke legislatif untuk meminta kemudian dibentuk pansus angket untuk meminta pemerintah terus supaya persoalan ini diungkap sedetail-detailnya. Sehingga kemudian terjadi transparansi, akuntabel, sesuai janji Presiden Jokowi ketika menerima kami TP3 bahwa beliau akan melaksanakan proses penanganan ini secara terbuka transparan dan akuntabel," kata Abdullah.

Dalam keterangannya kepada Fraksi PKS, TP3 turut menyoroti laporan Komnas HAM terkait kematian enam Laskar FPI berjudul Laporan Penyelidikan. Menurut TP3, laporan itu bukan merupakan laporan penyelidikan, namun hanya berupa pelaksanaan pengkajian dan pemantauan atas dasar Pasal 76 ayat 1 UU No 39/1999 tentang Komnas HAM.

Padahal, menurut TP3 seharusnya untuk melakukan penyelidikan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat, Komnas HAM harus mendasarkan pada pasal 18,19 dan 20 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000.

Karena itu dalam tuntutannya kepada DPR, TP3 sekaligus meminta laporan dari Komnas HAM diabaikan.

Berikut tiga tuntutan TP3 kepada para penyelenggara negara, terutama pemerintah dan DPR terkait kematian enam Laskar FPI:

1. Mengabaikan pelaksanaan pengkajian dan pemantauan Laporan Komnas HAM yang diakui sebagai Laporan Penyelidikan atas peristiwa pembunuhan enam laskar FPI.
2. Meminta Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan kasus pembunuhan brutal laskar FPI sesuai perintah UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM.
3. Meminta DPR untuk mengusung Hak Angket terhadap Pemerintah, terutama agar Komnas melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM Berat atas pembunuhan enam laskar FPI.