Terbukti Suap Nurhadi, Hiendra Soendjoto Divonis 3 Tahun Penjara

Suara.com - Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soendjoto divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021) malam.

Selain pidana penjara, penyuap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi itu juga harus membayar denda Rp100 juta subsider empat bulan kurungan penjara.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heindra Soenjoto selama tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta. Bila tak membayar uang denda akan diganti dengan kurungan penjara empat bulan," kata Majelis Hakim Saifudin Zuhri dalam pembacaan putusan.

Hakim menyebut terdakwa Hiendra telah terbukti menyuap Nurhadi dalam perkara di MA sejak tahun 2011 sampai 2016. Adapun terdakwa Hiendra menyuap Nurhadi mencapai Rp35,7 miliar.

Hal memberatkan terdakwa Hiendra tidak sama sekali mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sedangkan, hal meringankan terdakwa Hiendra memiliki tanggungan keluarga.

Putusan majelis hakim ini lebih rendah, dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK. Dimana tuntutan KPK empat tahun penjara terhadap terdakwa Hiendra.

Atas putusan majelis hakim ini, pihak Jaksa maupun tim hukum terdakwa Hiendra pun memberikan jawaban pikir-pikir. Hakim pun memberikan 7 hari apakah salah satu pihak ingin mengajukan banding atau tidak.

Perkara yang membuat Heindra menyuap Nurhadi dan Rezky agar dapat mengurus perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN). Pertama, terkait gugatan perjanjian sewa menyewa depo container milik PT KBN seluas 57.330 meter persegi dan seluas 26.800 meter persegi yang terletak di wilayah KBN Marunda Kavling C3-4.3. Kedua, gugatan melawan Azhar Umar terkait sengketa kepemilikan saham PT MIT.

Atas dasar itu, Hiendra dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.