Suara.com - Pengamat politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) menanggapi proyeksi pertumbuhan nasional yang mengalami penurunan.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kembali revisi oleh Bank Indonesia (BI). Pertumbuhan ekonomi nasional yang sebelumnya diproyeksikan di angka 4,8 hingga 5,8 persen sekarang dipangkas menjadi 4,1 hingga 5,1 persen.
Herry Mendrofa, selaku Direktur Eksekutif CISA memprediksi janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut pertumbuhan ekonomi di tujuh persen tidak dapat dioptimalkan.
"Janji politik Presiden Jokowi saat jadi Capres adalah pertumbuhan ekonomi di tujuh persen sepertinya tidak dapat dioptimalkan, hingga akhir periodenya," kata Herry Mendrofa melalui keterangan pers, Rabu (21/4/2021).
Menurut Herry, ketidakoptimalan tersebut selain faktor pandemi juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang membidangi ekonomi dianggap belum memberikan kontribusi penuh pada pertumbuhan ekonomi nasional.
"Selain faktor pandemi Covid-19 penyebab mandeknya proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional juga muncul dari Menko Perekonomian, Mendag, Menperin, BKPM termasuk BI yang tidak bisa menyajikan inovasi di sektor tersebut," ujar Herry.
Direktur Eksekutif CISA ini mendorong agar Jokowi dalam melakukan resuffle mendatang juga menyoroti bidang ekonomi.
"Target pertumbuhan ekonomi kan terus diturunkan, pasti ada persoalan di sektor ini. Perlu diresuffle Menteri di sektor ini. Jangan sampai pemerintahan Jokowi justru meninggalkan Legacy buruk di bidang ekonomi," kata Herry Mendrofa.
Herry juga mendorong supaya Pemerintah lebih serius untuk menggarap persoalan ekonomi apalagi ada rencana pemindahan ibukota yang semestinya juga dipertimbangkan.
Baca Juga: Tidak Ada Reshuffle Hari Ini, Lihat Potret Jokowi dan Syahrul Yasin Limpo
"Pemerintah sepertinya tidak memiliki konsep ekonomi yang kuat. Selama ini ternyata fokusnya pada infrastruktur termasuk pemindahan Ibukota yang seharusnya dipertimbangkan karena akan menimbukan pembengkakan anggaran," kata Herry.
Pada kesempatan yang sama, CISA juga menegaskan agar pemerintah dalam memberikan subsidi UMKM lebih memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.
"Saya melihat subsidi UMKM atau bantuan usaha lainnya itu tidak terealisasi dengan baik. Malah cenderung tidak tepat sasaran. Pengawasan Pemerintah kurang. Hal ini pun harus perlu dimaksimalkan," kata Herry Mendrofa memungkasi.
