REGIONAL:
Suara.com - Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorongan mengaku menghormati keputusan Mahkamah Agung untuk penyidik KPK yang kini tidak usah meminta izin Dewas KPK terkait tindakan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.
Hal itu sudah menjadi keputusan hakim ketika membacakan pertimbangan dalam putusan perkara nomor
70/PUU-XVII/2019 mengenai uji materiil Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Selasa (4/5/2021) kemarin.
"Tentunya kami harus menghormati putusan MK yang sejak diucapkan telah mulai berlaku dan selanjutnya Dewas tidak menerbitkan ijin sadap, geledah dan sita lagi. Tiga tugas lain dari Dewas tetap dilaksanakan secara efektif," ujar Tumpak saat dikonfirmasi, Rabu (5/5/2021).
Namun, Tumpak mengaku belum bisa memastikan apakah setelah dicabutnya fungsi tugas Dewas KPK, lembaga antirasuah itu semakin kokoh untuk memberantas korupsi di Indonesia.
"Tentang apakah KPK akan menjadi lebih kuat dengan dicabutnya tugas Dewas memberikan ijin tersebut, tentunya kami lihat dalam pelaksanaannya ke depan harapannya tentu akan lebih baik," kata Tumpak
Dihubungi terpisah, Anggota Dewas KPK Syamsudin Haris mengharapkan setelah izin dewas dicabut oleh MK, kinerja dibidang direktorat penindakan KPK akan semakin meningkat.
"Dewas tentu menghormati keputusan MK yang bersifat final dan mengikat. Dengan tidak adanya keharusan minta izin Dewas, semoga saja bisa meningkatkan kinerja penindakan KPK," tutup Syamsuddin
Untuk gugatan perkara ini, MK mengabulkan sebagian uji materiil. Sementara, mengenai uji formal, MK menolak secara keseluruhan gugatan.
Para pemohon mengajukan gugatan formil dan gugatan materiil terhadap sejumlah pasal dalam UU KPK di antaranya Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1).
TERPOPULER