Pada 2012, pemberontakan yang berlangsung di daerah itu juga berujung pada penggulingan pendahulu Keita, yaitu Amadou Toumani Toure.
Mali sejak itu terus bergejolak. Penggulingan Toure dari kursi kekuasaan memicu etnis Tuareg untuk melancarkan pemberontakan dengan niat merebut dua pertiga bagian utara negara itu. Wilayah tersebut sebelumnya dibajak oleh kalangan garis keras yang terkait dengan Al Qaida.
Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Mali mendesak kelompok yang melakukan penahanan segera membebaskan para pemimpin tersebut tanpa syarat.
Misi PBB juga mengatakan mereka yang menahan para pemimpin Mali harus bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan.
Delegasi ECOWAS --badan pembuat keputusan regional-- akan mengunjungi Bamako pada Selasa untuk membantu menyelesaikan "percobaan kudeta" itu, kata ECOWAS, PBB, Uni Afrika, Uni Eropa, dan beberapa negara Eropa dalam pernyataan bersama.
"Masyarakat internasional menolak setiap tindakan yang dilakukan dengan paksaan, termasuk pengunduran diri yang dipaksakan," bunyi pernyataan tersebut. (Sumber: Antara/Reuters)
