"Dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional," sebutnya.
Ia lantas mengungkapkan alasannya yakni karena pinjaman yang kemungkinan diberikan oleh beberapa negara itu memiliki tenor yang panjang serta bunga sangat kecil.
Lagipula menurutnya, proses pembayarannya akan menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahunnya memang sudah dialokasikan di APBN.
"Dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Dahnil menegaskan kalau seluruh formula itu masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait. Sehingga raperpres yang dimaksud bukan merupakan konsep yang sudah final dan siap diimplementasikan.