Suara.com - Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, menegaskan rencana pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan tidak bakal mengganggu skema APBN.
Dalam draf rencana peraturan presiden soal pemenuhan kebutuhan alpalhankam, disebutkan semua sistem persenjataan diadakan dengan skema utang luar negeri.
Pada draf raperpres disebutkan pemerintah meminjam dana dari luar negeri senilai USD 124.995.000.000 atau sekitar Rp 1.760 kuadriliun. Untuk diketahui, Dahnil tidak mengonfirmasi nilai rencana utang tersebut.
"Pastinya tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/5/2021).
Dahnil lantas mengungkapkan, pinjaman yang kemungkinan diberikan oleh beberapa negara itu memiliki tenor yang panjang serta bunga sangat kecil.
Lagipula menurutnya, proses pembayarannya akan menggunakan alokasi anggaran Kemenhan RI yang setiap tahunnya memang sudah dialokasikan dalam APBN.
"Dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Dahnil menegaskan seluruh formula itu masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait.
Karenanya raperpres yang dimaksud bukan merupakan konsep yang sudah final dan siap diimplementasikan.
Baca Juga: DPR: Ada Waktunya Menhan Prabowo Klarifikasi soal Beli Alutsista dengan Skema Utang
