Infografis
Suara.com - Nama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sempat ditegur lantaran kerap absen dalam rapat bersama Komisi I DPR RI.
Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai absennya Prabowo bisa saja menghambat kinerja dari DPR RI untuk jalannya kebijakan pemerintah.
Fahmi mengatakan, kalau Prabowo perlu lebih menghormati Komisi I DPR RI sebagai rekan kerjanya. Sebab, Komisi I DPR juga menjalankan tugas dan fungsinya dalam penganggaran dan pengawasan.
"Menteri nggak boleh mengabaikannya dan itu jelas diatur di Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)," kata Fahmi saat dihubungi Suara.com, Rabu (2/6/2021).
Selama absen, kehadiran Prabowo lantas diwakili oleh pejabat Kemhan termasuk Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra selaku wakilnya. Menurut Fahmi, tidak semua kesempatan kehadiran Prabowo dalam rapat bisa diwakilkan.
"Ketidakhadiran Menhan dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR untuk memberikan pandangan, catatan, masukan bahkan persetujuan terhadap langkah dan kebijakan pemerintah," ujarnya.
Karena itu, Fahmi menganggap wajar, apabila akhirnya Komisi I melayangkan teguran kepada Prabowo yang kerap absen. Di sisi lain, ia juga menilai kalau titik permasalahannya itu ada pada urusan komunikasi antar kedua belah pihak.
"Jika dikomunikasikan dengan baik, DPR saya kira akan memahami dan tak mempersulit Menhan."
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengajukan interupsi saat Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Muhammad Herindra memohon pelaksanaan rapat dilakukan secara tertutup kepada Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis selaku pimpinan rapat.
Baca Juga: Gerindra Putuskan Prabowo sebagai Capres pada Pilpres 2024
Effendi menilai pendalaman materi sebaiknya dilakukan pada rapat kerja yang diagendakan pada Rabu (2/6). Mengingat dalam RDP hari ini keberadaan Menhan Prabowo absen. Sehingga ia menilai lebih baik pendalaman sekaligus dilakukan Rabu.
