Fraksi PKS Tak Masalah Pemilu 2024 Dipercepat, Tapi..

Erick Tanjung, Bagaskara Isdiansyah

Senin, 07 Juni 2021 | 16:10 WIB
Fraksi PKS Tak Masalah Pemilu 2024 Dipercepat, Tapi..
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini. (Suara.com/Ria Rizki)

Suara.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, partainya tak mempermasalahkan pelaksanaan Pemilu 2024 dimajukan ke Februari 2024. Namun, secara prinsip PKS tetap berharap Pemilu tetap berjalan pada April sesuai aturan Undang-undang Pemilu.

"Kalau seperti UU Pemilu itu tidak ada masalah dan tidak ada kendala, menurut saya ikuti UU jauh lebih baik," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021).

Jazuli mengatakan, pihaknya tidak akan mempermasalahkan jika Pemilu 2024 dimajukan ke Februari, asalkan pertimbangan atas keputusan itu harus jelas.

"Kalau Komisi II dengan KPU dan penyelenggara lainnya menganggap ada pertimbangan-pertimbangan spesial menurut saya tidak ada masalah kalau dari sisi waktu pemilu, yang penting pemilu ini dijadwal sedemikian rupa dan mudah mudahan tidak ada gangguan," ungkapnya.

Menurutnya, pertimbangan kuat untuk memajukan Pemilu lebih awal tersebut harus jelas dan signifikan. PKS sendiri, kata dia, akan tetap mengawal melalui anggotanya di Komisi II.

"PKS mempercayakan kepada anggota Fraksi PKS yang ada di Komisi II," tuturnya.

Dimajukan

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR dan penyelenggara Pemilu menyepakati pelaksanaan Pemilu 2024 dilaksanakan pada 28 Februari. Sementara untuk Pilkada 2024 serentak dilakukan pada 27 November.

Keputusan itu diambil berdasarkan hasil konsinyering antara Komisi II DPR, pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP, pada Kamis (3/6/2021) malam.

Adapun Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim membenarkan putusan tersebut. Berdasarkan hasil konsinyering itu, Luqman menyampaikan ada empat poin kesepakatan.

Pertama pemungutan suara pemilihan umum termasuk Pileg dan Pilpres diselenggarakan 28 Februari 2024. Kedua, pemungutan suara Pilkada serentak dilaksanakan 27 November 2024.

Kesepakatan ketiga ialah tahapan dimulai 25 bulan sebelum pungutan suara, yakni sejak Maret 2022. Terakhir dasar
pencalonan Pilkada didasarkan pada hasil pemilihan legislatif 2024.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Penjelasan PKS Belum Bidik Anies Jadi Capres 2024

Penjelasan PKS Belum Bidik Anies Jadi Capres 2024

News | Minggu, 30 Mei 2021 | 18:14 WIB

PKS Ingatkan Kader Tak Terlena Hasil Survei Bagus

PKS Ingatkan Kader Tak Terlena Hasil Survei Bagus

News | Minggu, 30 Mei 2021 | 11:24 WIB

Sambut Kedatangan Rombongan Elite PKS, PAN: Ahlan Wa Sahlan, Takbir!

Sambut Kedatangan Rombongan Elite PKS, PAN: Ahlan Wa Sahlan, Takbir!

News | Jum'at, 21 Mei 2021 | 14:47 WIB

Terkini

DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal

DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 21:20 WIB

Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji

Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 21:17 WIB

Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko

Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 21:14 WIB

Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas

Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 21:02 WIB

Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum

Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 20:55 WIB

Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru

Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 20:44 WIB

Pembangunan Sekolah Rakyat di Bali Dikebut, Gus Ipul Tekankan Akselerasi

Pembangunan Sekolah Rakyat di Bali Dikebut, Gus Ipul Tekankan Akselerasi

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 20:39 WIB

Biar Keadilan Tak Macet, Komnas Perempuan Minta Polri Rekrut Polwan Disabilitas

Biar Keadilan Tak Macet, Komnas Perempuan Minta Polri Rekrut Polwan Disabilitas

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 20:39 WIB

Kasatgas Tito: Pemulihan Pasca Bencana di Provinsi Aceh Terus Menunjukkan Kemajuan

Kasatgas Tito: Pemulihan Pasca Bencana di Provinsi Aceh Terus Menunjukkan Kemajuan

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 20:32 WIB

1.200 Aparat Amankan GBK, Kawal Ketat Duel Timnas Indonesia vs Mozambik

1.200 Aparat Amankan GBK, Kawal Ketat Duel Timnas Indonesia vs Mozambik

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 20:19 WIB