Suara.com - Angka penularan Covid-19 terus meroket di berbagai daerah di Indonesia. Lantaran itu, pemerintah daerah diminta membuat kebijakan untuk bisa menekan potensi penularan wabah yang disebabkan penularan Virus Corona ini.
Ketua bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah, dalam rapat koordinasi nasional, memberikan rekomendasi kepada para pimpinan daerah untuk mengurangi mobilitas warga saat Pandemi Covid-19. Salah satu saran yang disampaikan, yakni kembali menerapkan kebijakan ganjil-genap untuk kendaraan bermotor.
"Terkait transportasi, mungkin harus segera diterapkan ganjil-genap," ujar Dewi melalui akun youtube resmi BNPB, Minggu (20/6/2021).
Dia juga meminta, agar ketentuan angkutan umum seperti pengurangan kapasitas dan jam operasional ditaati. Lalu perkantoran mengizinkan hanya 25 persen pegawainya yang bekerja dari kantor.
"PPKM mikro di level terkecil harus dibarengi dengam pelaksanaan PPKM Kabupaten-Kota, bagaimana memastikan shift bekerja di mana 75 persen WFH, hanya 25 persen bekerja di kantor," katanya.
Selanjutnya, tiap satgas daerah diminta melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan pada ruang publik dan fasilitas umum. Semua kegiatan sosial dan budaya juga harus mengikuti ketentuan jam operasional serta kapasitas.
"Pemantauan ketat harus dilakukan setiap satgas daerah pada setiap lokasi-lokasi kerumunan termasuk fasilitas umum dan juga tempat wisata," ucapnya.
Tiap kepala daerah juga harus menggencarkan testing dan tracing kepada orang yang diduga memiliki interaksi dengan pasien positif Covid-19. Lalu, harus ada upaya menekan positivity rate menjadi di bawah lima persen.
"Setiap kasus terkonfrimasi dilakukan tracing dengan rasio 1:20 dan memenuhi standar pemeriksaan WHO yaitu 1.000 per sejuta penduduk per minggunya. Dan ini harus merata di seluruh kabupaten/kota," katanya.
Baca Juga: Ganjil Genap Bogor, 1.946 Kendaraan Diputarbalikan Petugas
