alexametrics

KPK Cecar Pejabat Dispora DIY soal Dokumen Proyek Stadion Mandala Krida

Agung Sandy Lesmana | Welly Hidayat
KPK Cecar Pejabat Dispora DIY soal Dokumen Proyek Stadion Mandala Krida
Penampakan gerbang Stadion Mandala Krida bagian barat, Kamis (26/11/2020) (SuaraJogja.id/Hiskia Andika)

"Dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses penyusunan addendum dokumen lelang tahun 2016 dan 2017 untuk proyek pembangunan stadion Mandala Krida..."

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses awal penyusunan dokumen terkait proyek pembangunan stadion Mandala Krida pada tahun 2016 sampai 2017 yang kini diduga berujung rasuah.

Keterangan itu ditelisik penyidik antirasuah setelah memeriksa Tri Haryati, petugas Akuntasi dan Pelaporan Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses penyusunan addendum dokumen lelang tahun 2016 dan 2017 untuk proyek pembangunan stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 pada pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," ungkap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (22/6/2021).

Kekinian Ali belum dapat menyampaikan apa yang akan ditelisik penyidik antirasuah terhadap pemeriksaan saksi ini.

Baca Juga: Besok, Komnas HAM Gali Keterangan dari Kepala BKN Soal Proses dan Keterlibatan dalam TWK

Sebelumnya, Ali mengatakan KPK belum dapat menyampaikan pihak-pihak dalam perkara ini yang sudah ditetapkan tersangka. Sebab, penyidik masih melakukan kegiatan dan mengumpulkan sejumlah bukti dugaan korupsi proyek stadion Mandala Krida.

"Untuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum bisa kami sampaikan saat ini," ujar Ali.

Ali mengatakan sesuai kebijakan pimpinan KPK era Firli Bahuri Cs, penetapan tersangka bersamaan dengan diumumkannya proses penahanan.

"Untuk itu pada waktunya nanti akan kami sampaikan siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka," ucap dia.

Pihak KPK kata Firlii, nantinya akan menyampaikan perkembangan perkara tersebut kepada publik secara transparan dan akuntabel berdasarkan yang termaktub dalam Undang Undang KPK.

Baca Juga: Jadi Rahasia Negara, ICW Minta BKN Klarifikasi Pernyataan Kapitra Soal Hasil TWK KPK

Komentar