Suara.com - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang termasuk dalam 75 pegawai tak lulus dalam Tes Wawasan kebangsaan (TWK) mencabut permohonan uji materi Undang Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK, nonaktif Hotman Tambunan menyebut sebanyak sembilan pegawai KPK yang menjadi pemohon resmi mencabut gugatan di MK, Jumat (18/6/2021) lalu.
"Sebanyak sembilan pegawai KPK yang menjadi pemohon dalam pengujian Undang Undang di Mahkamah Konstitusi mencabut permohonannya pada 18 Juni 2021," kata Hotman dalam keterangannya, Selasa (22/6/2021).
Hotman menyebut tadinya, para pemohon ingin menguji UU Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun setelah dicermati, mereka memiliki dua alasan dalam pencabutan permohonan ini.
"Pertama, bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan payung hukum secara tegas terkait alih status Pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Putusan Nomor 870/PUU-XVII/2019," kata dia.
Kedua, kata Hotman, para pegawai merasa pertimbangan tersebut bersifat mengikat untuk semua pihak.
Maka itu, Hotman menilai bahwa pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara sepatutnya hanya dengan mekanisme paralihan tanpa adanya TWK yang dianggap banyak pihak cukup janggal.
"Sehingga, dua alasan tersebut secara tegas dan jelas sudah memberikan pedoman hukum dalam mengalihkan status pegawai KPK menjadi ASN," kata dia.
TERPOPULER
