Ngabalin: Program Penanganan Covid-19 Mungkin Berjalan Lambat Tanpa Dukungan Masyarakat

Chandra Iswinarno | Ummi Hadyah Saleh | Suara.com

Selasa, 22 Juni 2021 | 19:34 WIB
Ngabalin: Program Penanganan Covid-19 Mungkin Berjalan Lambat Tanpa Dukungan Masyarakat
Ali Ngabalin (Foto:Ist)

Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan program atau kebijakan pemerintah mustahil bisa berjalan dengan cepat, termasuk penanganan Pandemi Covid-19, jika tidak ada dukungan masyarakat.

Lantaran itu, Politisi Partai Golkar ini mengatakan, dalam kondisi pandemi saat ini pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat.

"Sedahsyat apapun yang dilakukan pemerintah atau program apa saja yang dilakukan pemerintah, kalau tidak dapat dukungan dari masyarakat, mana mungkin bisa berjalan, tapi kita butuh waktu yang lambat dalam penanganan Covid-19 ini," ujarnya melalui akun Youtube Serbet Ngabalin yang diunggah Suara.com, Selasa (22/6/2021)

Karena itu, KSP, kata Ngabalin, mengimbau masyarakat untuk mendukung apapun program atau kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro.

Sehingga dengan kata lain, Ngabalin penanganan covid-19 dapat segera cepat ditangani.

"Itu sebabnya atas nama pemerintah, kami dari KSP terus mengimbau dan sampaikan ke masyarakat, mari sama-sama dukung penuh, dukung total dari seluruh masyarakat Indonesia agar percepatan penanganan Covid-19," ucapnya.

Apalagi, kata Ngabalin, saat ini sudah ada varian baru corona di Indonesia. Sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk sama sama bangkit dari panndemi

"Bahkan sekarang ada varian baru yang suka tidak suka sudah ditemukan di beberapa tempat. Dukungan masyarakat jadi bagian yang sangat penting, dengan begitu kita sama-sama harus segera keluar dari covid yang menimpa bangsa. satu harapan yang harus terpatri. Kita harus segera selesai, mengatasi covid ini," kata Ngabalin.

Ngabalin menuturkan bahwa pemerintah telah mengevaluasi berbagai opsi penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah kata Ngabalin juga memperhitungkan aspek sosial, ekonomi, politik dan pengalaman negara -negara yang mengalami situasi yang parah.

"Saya juga ingin mengatakan bahwa setelah bapak presiden dan pemerintah mempelajari berbagai opsi penanganan covid-19, dengan memperhatikan atau memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan juga pengalaman negara-negara lain yang mengalami situasi sangat parah dalam pandemi covid-19," ucap Ngabalin.

Karena itu, ia menegaskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro yang diterapkan pemerintah saat ini menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menekan penyebaran Covid-19 hingga ke level terkecil.

"Saya ingin katakan bahwa PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan covid-19, hingga ke desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas," tutur Ngabalin.

Ngabalin menyebut, jika PPKM mikro berjalan dengan baik di lapangan, seharusnya laju penyebaran kasus Covid-19 dapat terkendali dengan baik. Namun, kata Ngabalin, persoalan yang paling mendasar itu adalah PPKM mikro masih belum menyeluruh dan masih terkesan sporadis di beberapa tempat.

"PPKM mikro saat ini memang belum menyeluruh, masih terkesan sporadis di beberapa tempat," kata dia.

Karena itu, dia meminta kepala daerah untuk menumbuhkan komitmen yang sama dan mempertajam PPKM mikro secara optimal melalui posko-posko yang telah terbentuk di masing-masing wilayah.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

KSP dan Kemenperin Dukung Revitalisasi Industri di Pupuk Kaltim

KSP dan Kemenperin Dukung Revitalisasi Industri di Pupuk Kaltim

Bisnis | Selasa, 22 Juni 2021 | 18:10 WIB

Covid-19 RI Makin Ganas: Pasien Bertambah 13.668 Orang, 335 Nyawa Melayang dalam Sehari

Covid-19 RI Makin Ganas: Pasien Bertambah 13.668 Orang, 335 Nyawa Melayang dalam Sehari

News | Selasa, 22 Juni 2021 | 16:19 WIB

Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri Mengaku1,5 Tahun Dilockdown Anak-anaknya

Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri Mengaku1,5 Tahun Dilockdown Anak-anaknya

News | Selasa, 22 Juni 2021 | 16:09 WIB

Terkini

Demi Selat Hormuz, PBB Hari Ini Akan Putuskan Pengerahan Kekuatan Militer untuk Keroyok Iran

Demi Selat Hormuz, PBB Hari Ini Akan Putuskan Pengerahan Kekuatan Militer untuk Keroyok Iran

News | Jum'at, 03 April 2026 | 09:22 WIB

Prinsip 'No Service No Pay': Badan Gizi Nasional Bakal Cabut Insentif SPPG yang Lalai

Prinsip 'No Service No Pay': Badan Gizi Nasional Bakal Cabut Insentif SPPG yang Lalai

News | Jum'at, 03 April 2026 | 09:10 WIB

Hemat BBM, Pejabat Pemkot Mataram Wajib Bersepeda ke Kantor Mulai Pekan Depan

Hemat BBM, Pejabat Pemkot Mataram Wajib Bersepeda ke Kantor Mulai Pekan Depan

News | Jum'at, 03 April 2026 | 08:52 WIB

Safaruddin Ngamuk di DPR, Soroti Gaji Guru Polri Rp 100 Ribu per Jam: Harusnya Rp 5 Juta per Jam!

Safaruddin Ngamuk di DPR, Soroti Gaji Guru Polri Rp 100 Ribu per Jam: Harusnya Rp 5 Juta per Jam!

News | Jum'at, 03 April 2026 | 08:37 WIB

BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Sebagian Besar Ibu Kota Provinsi saat Jumat Agung

BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Sebagian Besar Ibu Kota Provinsi saat Jumat Agung

News | Jum'at, 03 April 2026 | 08:31 WIB

Dikritik DPR soal Kasus Amsal Sitepu, Kajari Karo Minta Maaf dan Janji Evaluasi

Dikritik DPR soal Kasus Amsal Sitepu, Kajari Karo Minta Maaf dan Janji Evaluasi

News | Jum'at, 03 April 2026 | 08:24 WIB

Beda dengan Indonesia, Pakistan Naikkan Harga BBM Hingga 50 Persen

Beda dengan Indonesia, Pakistan Naikkan Harga BBM Hingga 50 Persen

News | Jum'at, 03 April 2026 | 08:12 WIB

Operasi True Promise 4 Iran Target Alutsista AS di UEA, Puluhan Perwira Masuk Rumah Sakit

Operasi True Promise 4 Iran Target Alutsista AS di UEA, Puluhan Perwira Masuk Rumah Sakit

News | Jum'at, 03 April 2026 | 08:10 WIB

Sekretaris Pertahanan AS Minta Kepala Staf Angkatan Darat Mundur di Tengah Perang dengan Iran

Sekretaris Pertahanan AS Minta Kepala Staf Angkatan Darat Mundur di Tengah Perang dengan Iran

News | Jum'at, 03 April 2026 | 08:01 WIB

Kasus Amsal Sitepu: Hinca Panjaitan Desak Kajari Dicopot dan Kapuspen Kejagung Minta Maaf

Kasus Amsal Sitepu: Hinca Panjaitan Desak Kajari Dicopot dan Kapuspen Kejagung Minta Maaf

News | Jum'at, 03 April 2026 | 07:58 WIB