Suara.com - Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menantang M Qodari dan relawan Jokowi-Prabowo 2024 bisa membuktikan kalau Presiden Jokowi tidak akan berubah apabila kembali memimpin negara untuk lima tahun lagi atau menjadi tiga periode.
Sebab, menurutnya, Jokowi sudah menunjukkan kinerja yang buruk pada periode kedua.
Hal tersebut disampaikan Arif apabila memang Jokowi dianggap 'baik' oleh para pendukungnya yang mendorong adanya tiga periode. Kalau memang dinilai baik, maka ia meminta para relawan Jokowi-Prabowo 2024 itu bisa membuktikan sekarang sikapnya tidak bakal berubah.
"Saya menantang Qodari dan teman-teman yang mendukung Jokowi 3 periode untuk memberi bukti bahwa kalau Jokowi hari ini baik, andaikan lah hari ini Jokowi baik, apakah ada jaminan bahwa manakala kita beri kewenangan 5 tahun kembali, Jokowi akan sama baik?," kata Arif dalam diskusi bertajuk Presiden Jokowi 3 Periode: Khayalan atau Kenyataan secara virtual, Rabu (23/6/2021).
Arif lantas menerangkan kalau dilihat dari pengalaman banyak negara termasuk Indonesia, kualitas kepala negara akan menjadi lebih buruk dibandingkan periode pertama.
Itu dikarenakan mereka sudah tidak memiliki kesempatan untuk kembali menjabat kembali karena konstitusi yang mengatur kepala negara hanya bisa menjabat 2 periode.
Bahkan, Arif menilai kalau pernyataan Jokowi yang pernah disampaikan yakni sudah tidak memiliki beban lagi saat kampanye Pilpres 2019 justru berbanding terbalik dengan realitasnya.
"Periode kedua Jokowi jauh lebih buruk dibandingkan periode pertama," ujarnya.
Lagipula apabila Jokowi memang dianggap sebagai kepala negara dengan kinerja baik, Arif mengingatkan kalau mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bukan yang terbaik. Untuk mencari yang terbaik itu lah kemudian masyarakat harus disuguhkan calon-calon kepala negara yang lebih unggul dari Jokowi.
Selain itu, Arif juga menyinggung sebuah kekuasaan yang bisa memabukkan seseorang. Ia mencontohkan pada kisah Presiden ke-1 RI Soekarno yang kerap terlibat pada pertarungan gagasan bersama wakilnya saat itu Bung Hatta.
Namun pada 1959, Soekarno lantas mengubah sistem demokrasi liberal menjadi sistem demokrasi terpimpin atau memusatkan segala keputusan di tangan pemimpin.
"Tapi kemudian ditahun 1950an terjebak dalam upaya untuk melakukan pemusatan kekuasaan, adalah karena kekuasaan itu memang memabukkan. Itu sebabnya dia perlu dibatasi."
TERPOPULER
