Infografis
Perwakilan partai DENK di dewan kota, Eduard Mangal berpendapat bahwa permintaan maaf itu menjadi contoh bagi lembaga negara lainnya, termasuk pemerintah.
Setelah kematian George Floyd, dan gerakan Black Lives Matter di seluruh dunia, Perdana Menteri Mark Rutte mengakui bahwa rasisme adalah masalah di Belanda. Namun menolak untuk meminta maaf atas peran negaranya dalam perbudakan.
Sebaliknya, pemerintahnya membentuk sebuah panel untuk memulai dialog tentang dampak perbudakan pada masyarakat Belanda modern.
"Sejarah tidak dapat diputar kembali," kata ketua Dagmar Oudshoorn dalam ringkasan temuan panel.
"Namun mungkin untuk menyatakan niat bahwa ketidakadilan historis ini ... yang konsekuensi buruknya masih dirasakan hari ini, dikoreksi sejauh mungkin, untuk menjadikannya titik awal kebijakan," kata Oudshoorn.
Panel tersebut memaparkan serangkaian rekomendasi menuju pemulihan, termasuk secara resmi mengakui perdagangan budak di bawah otoritas Belanda sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengeluarkan permintaan maaf resmi.
Panel juga merekomendasikan untuk menjadikan 1 Juli sebagai hari libur nasional, yang dihadiri oleh raja dan perdana menteri.
