Infografis
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi pemerintah yang menunda vaksin gotong royong individu melalalui perusahaan holding BUMN Farmasi, PT Kimia Farma Tbk.
Saleh menilai penundaan itu menjadi respon cepat pemerintah atas kritikan terhadap vaksin berbayar.
"Saya tentu senang kegiatan ini ditunda. Dengan begitu, pemerintah bisa mengkalkulasi lagi untung rugi penerapan vaksin berbayar individual ini," ujar Saleh, Senin (12/7/2021).
Meski sudah ditunda, Saleh sendiri sebenarnya lebih mengusulkan agar pemerintah dapat membatalkan pengadaan vaksin berbayar untuk individu tersebut. Pembatalan itu lanjut Saleh bisa melalui revisi Permebkes Nomor 19 Tahun 2021.
Ia berharap pembatalan vaksin berbayar dapat menyamaratakan masyarakat menyoal vaksinasi. Di mana setiap orang memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksin.
"Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar," kata Saleh.
Ditunda
PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menunda pelaksanaan vaksinasi gotong royong untuk individu.
Penundaan ini setelah adanya pemberitahuan dari manajemen Kimia Farma kepada calon konsumen vaksinasi gotong royong ini.
Baca Juga: Soal Vaksinasi Berbayar, JK: Serahkan kepada Pemerintah
Pemberitahuan ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro.
"Betul (vaksinasi ditunda)," ujar Ganti saat dihubungi, Senin (12/7/2021).
Adapun berikut pemberitahuan manajemen Kimia Farma atas penundaan vaksinasi berbayar:
Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya.
Besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta.
Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia.
