Goldy mengatakan, secara umum, capaian angkatan zonasi lebih rendah dibandingkan pra-zonasi. Guru tidak terbiasa mengajar siswa yang kemampuannya beragam. Sekolah negeri menerima anak dengan nilai lebih rendah, tetapi bisa menahan penurunan capaian belajar.
Di sisi lain, sekolah swasta menerima anak dengan nilai lebih tinggi, tapi sulit mendorong peningkatan capaian belajar. Ia menyimpulkan, kebijakan zonasi menunjukkan adanya pertukaran antara kualitas pembelajaran dan kesetaraan akses pendidikan berkualitas.
“Kebijakan zonasi berhasil memasukkan lebih banyak anak dari keluarga ekonomi rendah ke sekolah negeri. Tapi satuan pendidikan perlu didukung, agar guru dapat mengajar siswa yang kemampuannya beragam,” saran Goldy.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, Budi S. Asrori, mengatakan bahwa pihaknya tetap berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan anak-anak agar dapat sekolah di tempat yang lebih dekat rumah, dan mengakomodasi anak-anak berprestasi untuk sekolah di tempat yang diinginkan. “Kami berupaya agar PPDB mendorong prestasi siswa,” ungkap Budi, yang juga memastikan kuota untuk penduduk kurang mampu tetap terjaga.
Disampaikan Budi, daya tampung SMP di Yogyakarta sangat mencukupi, yaitu sembilan ribu kursi jenjang SMP, di mana total lulusan SD Negeri dan Swasta kurang lebih 7.500 siswa.
“Tapi kapasitas SMP Negeri tidak bisa lebih dari 47 persen. Jadi bagaimanapun, tidak semua anak bisa ditampung di sekolah negeri. Namun, kami terus berusaha menjaga kualitas sekolah swasta,” ucap Budi.
Ia menambahkan, dampak PPDB yang dilaksanakan sejak 2018 hingga saat ini, ada penurunan capaian nilai siswa akibat pandemi. Ia juga mengakui, tidak semua materi pelajaran dapat diajarkan secara jarak jauh. Pihaknya menemukan maksimal hanya 70 persen materi yang dapat disampaikan.
“Dalam PJJ, ada penurunan capaian nilai sekalipun kurikulum yang diajarkan adalah kurikulum disederhanakan. Daya serap anak-anak menurun, untuk SMP hanya 47,11 persen dan SD hanya 42 persen,” ungkap Budi.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen Pauddikdasmen), Jumeri, mengungkapkan bahwa Kemendikbudristek menginisiasi Sekolah Penggerak dengan tujuan mengintervensi sekolah-sekolah pada semua kemampuan, baik rendah, menengah, dan tinggi.
“Mudah-mudahan, ada efek pengali-lipat dari sekolah-sekolah penggerak, agar kemudian bisa menggerakkan sekolah-sekolah lain. Kami juga mendorong daerah memfasilitasi anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri untuk ke swasta dengan memberikan BOS Daerah. BOS juga sudah diberi indeks majemuk, sehingga nilai BOS sesuai dengan kebutuhan anak di masing-masing daerah,” ucapnya.
Peran Orang Tua dan Tradisi Akademik dalam Keluarga
Sementara itu, cerita inspiratif hadir dari Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Peneliti RISE, Delbert Lim, menemukan bahwa tidak ada temuan kuat adanya penurunan kemampuan belajar di Bukittinggi. Hal tersebut dikarenakan mayoritas siswa di Bukittinggi didampingi orang tua selama belajar dari rumah, bahkan sebelum pandemi berlangsung.
“Sementara untuk orang tua yang tidak mendampingi anaknya, 30 persen mengatakan karena mereka tidak memiliki kemampuan mendampingi. Keterlibatan orang tua punya andil besar mengurangi dampak penutupan sekolah akibat pandemi,” jelas Delbert.
Mayoritas siswa, dilanjutkan Delbert, juga menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran keseluruhan selama pandemi. Tidak ada perbedaan dalam skala peningkatan antara siswa dengan latar belakang pendidikan orang tua yang berbeda.
“Namun hasil pembelajaran siswa dengan orang tua yang berpendidikan lebih rendah tetap di bawah siswa dengan orang tua berpendidikan tinggi,” kata Delbert.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril, mengapresiasi riset ini. Hasil penelitian ini, kata dia, menunjukkan resiliensi/ketangguhan Indonesia.
TERPOPULER
