Suara.com - Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban mengingatkan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan rencana relaksasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.
Pasalnya, jika pemerintah salah hitung dan memutuskan untuk melonggarkan PPKM maka dikhawatirkan kebijakan PPKM berujung sia-sia.
Hal itu disampaikan oleh Zubairi melalui akun Twitter miliknya @profesorzubairi.
"Relaksasi PPKM darurat harus dihitung betul. Jangan terlalu dini. Jika salah sangka, kita berisiko menjadi Sisyphus yang mengulangi tugasnya sia-sia," kata Zubairi seperti dikutip Suara.com, Kamis (22/7/2021).
Zubairi mencontohkan kebijakan sia-sia ibarat mendorong batu ke puncak hanya untuk digelindingkan ke bawah kembali.
Aksi tersebut akan terus berulang-ulang terjadi sehingga berujung sia-sia.
"Dorong lagi. Jatuh lagi. Begitu terus. Jangan sampai," ungkapnya.
Zubairi menjelaskan, poin penting dari perpanjangan PPKM darurat adalah pengawasan, evaluasi dan apa rencana besarnya ketika diperlonggar.
Ketiga poin penting tersebut memengaruhi kapan PPKM darurat akan kembali diperpanjang atau direlaksasi.
"Tiga hal ini memengaruhi kemungkinan kita kembali ke PPKM darurat atau tidak. Saya harap kita tetap berperilaku sesuai realita dan tentu saja: tetap optimistis," tuturnya.
PPKM Mau Dilonggarkan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi perpanjang PPKM Darurat. Perpanjangan PPKM Darurat berlangsung selama lima hari, 21-25 Juli 2021.
Jokowi menjanjikan akan melakukan pelonggaran PPKM Darurat pada 26 Juli 2021. Seperti pelonggaran kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari pasar hingga pedagang kaki lima (PKL).
Hanya saja, kebijakan pelonggaran PPKM Darurat baru akan dibuat jika kasus COVID-19 di Indonesia terus menurun.
"Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap," kata Jokowi melalui jumpa pers virtual, Selasa (20/7/2021).
TERPOPULER
