Suara.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menyebutkan pemerintah pusat menemukan kalau data angka kematian Covid-19 kerap ditumpuk atau dicicil pelaporannya. Hal itu diklaim menyebabkan pelaporannya kerap terlambat sehingga data yang disajikan menjadi tidak update.
Hal itu disampaikan Jodi menyangkut hilangnya angka kematian dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurutnya, angka kematian itu tidak dihapus, namun tidak akan digunakan sementara waktu lantaran ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa pekan ke belakang.
"Sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian. Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah," kata Jodi di Jakarta, Rabu (11/8/2021).
Kemudian, Jodi menambahkan kalau data yang kurang update tersebut juga terjadi lantaran banyaknya kasus aktif yang tidak diperbarui lebih dari 21 hari.
"Banyak kasus sembuh dan angka kematian akhirnya yang belum ter-update," ucapnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat.
"Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan di-include (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi," bebernya.
Hilangnya Data Kematian jadi Polemik
LaporCovid-19 menilai seharusnya pemerintah tidak mengabaikan pentingnya indikator data kematian dalam setiap evaluasi PPKM.
"Keputusan pemerintah tak memakai data kematian dalam evaluasi PPKM Level 4 dan 3 itu tentu patut dipertanyakan. Sebab, data kematian adalah indikator yang sangat penting untuk melihat seberapa efektif penanganan pandemi Covid-19 yang telah dilakukan pemerintah," kata LaporCovid-19 dalam keterangan persnya yang dikutip Suara.com, Rabu (11/8/2021).
LaporCovid-19 menilai ketidakakuratan data kematian yang ada semestinya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan data tersebut. Kalau memang menyadari data kematian tidak akurat, maka pemerintah seharusnya berupaya untuk memperbaiki data tersebut supaya benar-benar akurat.
Terlebih, data kematian yang selama ini diumumkan oleh pemerintah dinilai LaporCovid-19 belum cukup menggambarkan betapa besarnya dampak pandemi Covid-19.
"Hal ini karena jumlah kematian yang diumumkan pemerintah pusat ternyata masih jauh lebih sedikit dibanding data yang dilaporkan pemerintah daerah," ujarnya.
Selain itu, LaporCovid-19 juga menilai pemerintah mestinya mempublikasikan jumlah warga yang meninggal dengan status probable supaya masyarakat memahami secara lebih akurat akan dampak pandemi yang terjadi.
"Perbaikan data ini yang harus dilakukan, bukan malah mengabaikan data kematian dan tak memakainya dalam evaluasi PPKM Level 4 dan 3."
TERPOPULER
