Infografis
"Ketidakadilan vaksin adalah hal yang memalukan bagi seluruh umat manusia dan jika kita tidak mengatasinya bersama-sama, kita akan mengalami tahap akut pandemi yang lebih panjang selama bertahun-tahun, padahal seharusnya bisa berakhir dalam hitungan bulan," tegasnya.
Pada Selasa (17/08), Kepala WHO itu menyinggung para perusahaan vaksin melalui Twitter dengan mengatakan bahwa "rekor keuntungan" yang mereka posting ketika negara-negara kaya bersaing dalam hal vaksin booster sementara orang miskin tidak terlindungi, adalah tindakan yang "tidak masuk akal."
Kritik terhadap perusahaan AS juga telah disuarakan oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia.
"J&J terlibat dalam apartheid vaksin, mengalihkan dosis dari mereka yang benar-benar membutuhkannya ke negara-negara terkaya di dunia," kata Fatima Hassan dari Health Justice Initiative (HJI), sebuah LSM Afrika Selatan, kepada kantor berita AFP.
Sementara yang lain, ikut menyuarakan kritik serupa tentang siapa yang membuat keputusan hidup dan mati atas distribusi vaksin: "Alokasi vaksin global saat ini tidak dibuat oleh pejabat kesehatan masyarakat, tetapi oleh segelintir pejabat perusahaan, yang secara konsisten memprioritaskan orang Eropa dan Amerika Utara daripada orang Afrika," kata Matthew Kavanagh dari Health Law Institute di Georgetown University di AS.
Menurut Direktur Jenderal WHO Tedros, 10 negara telah memberikan 75% dari semua dosis vaksin yang dikeluarkan, sedangkan negara-negara berpenghasilan rendah sejauh ini hanya memvaksin hampir 2% dari penduduknya.
