Infografis
Menurutnya, hasil yang dicapai dalam penanganan pandemi sejauh ini cukup baik, namun tidak dilakukan secara sistem melalui pendekatan organisasi yang benar.
“Cara kerja yang organized, yang sudah disiapkan pendahulu sebelumnya ditinggalkan, atas nama kecepatan. Bagus, tapi governance-nya tidak. Saat pandemi ini puncaknya, tidak ada satu organisasi yang permanen untuk menangani, padahal masalahnya makin serius. Akumulasi informasi yang menjadi pengetahuan, tidak akan terjadi kalau tidak ada organisasi,” ujar mantan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan itu.
Sementara Ekonom yang juga pengajar di Fakultas Ekonomi UI Faisal Basri menyoroti beberapa persoalan hukum di bidang ekonomi. Menurutnya, ekonomi akan survive, kalau penegakan hukumnya baik.
“Saya terkejut dengan misalnya dibebaskannya kewajiban membangun kebun untuk gula rafinasi, sehingga kita mendengar keluhan dari industri makanan minuman, mereka sangat terganggu. Di Jawa Timur, tidak ada pabrik yang memproduksi gula rafinasi, kita menunggu kehancuran pabrik gula nasional,” kritik Faisal.
Mantan komisioner KPK Laode M Syarief juga menilai, ada kecenderungan ruang publik menjadi menyempit dan sulit menyampaikan aspirasi ke pemerintah.
“Teman-teman yang seharusnya ada di pemerintahan, aksesnya mejadi sangat terbatas. Yang sering berkomunikasi dengan publik hanya Professor Mahfud, yang lain tidak pernah membuka komunikasi. Dulu, kita bisa bersilaturahmi menyampaikan kalau merasa kurang nyaman terhadap suatu kebijakan,” ujarnya.
Setelah mendengarkan seluruh masukan, Mahfud lantas meresponnya di akhir acara.
“Apa yang disampaikan, baik itu kritik, keluhan, atau masukan, pada umumnya senada, dan sebagian besar sudah diketahui pemerintah. Masalahnya sekarang, kita harus menemukan peta jalan untuk mengurai dan membenahi semua masalah itu, dan untuk itu kontribusi dari bapak-bapak sangat diperlukan.” ujar Mahfud MD.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Pemakzulan Gus Dur Tidak Sah dari Hukum Tata Negara
